Fakta! Inklusi Keuangan Capai 80,51% di 2025, Fondasi Kesejahteraan Masyarakat Jatim

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan pentingnya perluasan inklusi keuangan sebagai fondasi utama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pernyataan ini disampaikan di Surabaya, menyoroti bagaimana akses keuangan yang mudah dan aman menjadi kunci pemerataan ekonomi. Beliau menekankan bahwa tanpa akses yang merata, kesejahteraan sulit tercapai secara berkelanjutan.

Menurut Khofifah, pemerataan akses keuangan akan membuka kesempatan yang sama bagi masyarakat di perkotaan maupun pedesaan untuk mengembangkan usaha. Hal ini secara langsung berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat keluarga. Pembangunan ekonomi yang kokoh harus didukung oleh akses keuangan yang inklusif dan berkeadilan.

Manfaat pertumbuhan ekonomi yang tinggi baru akan terasa jika dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga inklusi keuangan menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, Pemprov Jatim terus berupaya memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari kesempatan untuk tumbuh dan sejahtera melalui akses keuangan yang sehat. Ini adalah komitmen untuk mencapai pertumbuhan yang berkeadilan.

Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional

Data nasional menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan telah mencapai 66,46 persen, sementara tingkat inklusi keuangan menembus angka 80,51 persen pada tahun 2025. Capaian ini mengindikasikan adanya peningkatan signifikan dalam partisipasi masyarakat menggunakan layanan keuangan formal. Namun, Khofifah menilai bahwa peningkatan literasi keuangan tetap menjadi prioritas utama.

Meskipun tingkat inklusi keuangan di Jawa Timur tergolong tinggi, edukasi dan sosialisasi masih sangat dibutuhkan. Berbagai kegiatan, seperti Financial Expo (FinExpo) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Surabaya, menjadi sarana penting untuk mencapai tujuan ini. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

Khofifah menekankan pentingnya proses edukasi dan diseminasi informasi yang lebih luas agar masyarakat memahami manfaat, risiko, serta tata cara penggunaan layanan keuangan secara bijak. “Puncak keuangan inklusi mudah-mudahan akan menjadi bagian dari penguat dan penangguh dari seluruh kekuatan yang ada di wilayah Jawa Timur dan tentu ke banyak institusi di negeri ini,” ujarnya. Ini menunjukkan harapan besar terhadap dampak inklusi keuangan.

Strategi Kolaborasi dan Transformasi Digital untuk Inklusi Keuangan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menjalin kolaborasi erat dengan OJK serta para pelaku jasa keuangan untuk mempercepat transformasi digital layanan keuangan. Sinergi ini merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan akses keuangan kepada masyarakat. Digitalisasi menjadi tulang punggung upaya ini.

Implementasi digitalisasi perbankan, sistem pembayaran nontunai, hingga aplikasi pencatatan usaha menjadi strategi nyata dalam upaya perluasan akses keuangan. Langkah-langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap keuangan digital. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah dan aman dalam bertransaksi.

Khofifah menyatakan, “Sinergi ini bukan hanya memperkuat fondasi ekonomi daerah, tetapi juga membuktikan bahwa inklusi keuangan dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan.” Dengan dukungan penuh dari OJK, lembaga jasa keuangan, dan pemerintah daerah, Gubernur optimistis Jawa Timur dapat menjadi salah satu pusat literasi dan inklusi keuangan nasional.

“Kita ingin pastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang tertinggal, no one left behind, dari kesempatan untuk tumbuh, berusaha, dan sejahtera melalui akses keuangan yang sehat dan bertanggung jawab,” pungkasnya. Pernyataan ini menegaskan komitmen Pemprov Jatim untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan melalui inklusi keuangan.

Sumber: AntaraNews