Merdeka.com - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) melaporkan PT Dunkindo Lestari ke Kementerian Ketenagakerjaan lantaran tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 dan 2022 pegawainya. ASPEK Indonesia telah melaporkan perusahaan dengan merek dagang Dunkin Donuts secara tertulis meminta Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah untuk menindak tegas manajemen PT Dunkindo Lestari.

"ASPEK Indonesia meminta perhatian Ibu Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, untuk menindaklanjuti dan menindak tegas Manajemen Dunkin' Donuts," kata Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (18/5).

Kata Mirah, ASPEK Indonesia juga menyerukan gerakan 'Boikot Dunkin Donuts!' karena pihak manajemen telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pekerjanya. Setidaknya ada 35 pekerja yang belum mendapatkan haknya. Padahal, berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), mereka status pekerja tetap.

Mirah menjabarkan sejak Mei 2020, manajemen Dunkin' Donuts, hanya melalui memo internal, secara sepihak telah merumahkan pekerja tanpa kepastian batas waktu. Manajemen juga menghentikan secara sepihak hak atas upah/gaji pekerja sampai dengan hari ini, termasuk Tunjangan Hari Raya.

"Faktanya para pekerja secara sah masih terikat hubungan kerja dan tidak bekerjanya disebabkan mengikuti instruksi dari manajemen Dunkin' Donuts untuk dirumahkan dan tidak bekerja," kata dia.

Pembayaran THR tahun 2020 yang seharusnya diterima pekerja maksimal 7 hari sebelum datangnya Hari Raya Idulfitri tahun 2020 dilakukan penundaan secara sepihak. Pembayaran hak tersebut pun baru dibayarkan pada Maret 2021. Untuk mendapatkan hak tersebut, pihaknya harus melakukan upaya mediasi antara serikat pekerja dengan perusahaan di Kementerian Ketenagakerjaan.

"Akhirnya manajemen Dunkin' Donuts, pada bulan Maret 2021, baru membayarkan THR tahun 2020, namun tidak mau membayar denda keterlambatan THR kepada para pekerja," kata dia.

Padahal, lanjut Mirah, mediator Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Anjuran yang menyatakan agar pengusaha PT. Dunkindo Lestari membayar denda keterlambatan THR kepada para pekerja dengan denda sebesar 5 persen dari total THR. Setidaknya ada 93 orang yang hanya dibayarkan haknya tanpa disertai denda.

PT Dunkindo Lestari kemudian kembali tidak membayarkan hak pegawainya pada hari raya Lebaran 2021 dan 2022. Padahal, pemerintah telah mewajibkan pengusaha untuk membayarkan hak pegawai berupa THR.

"THR tahun 2021 dan 2022, sampai saat ini belum dibayarkan oleh manajemen Dunkin' Donuts," kata Mirah.

Untuk itu, Mirah mendesak Menteri Ida Fauziah memberikan sanksi tegas kepada manajemen Dunkin' Donuts. Sebab manajemen tidak menjalankan kewajibannya membayarkan THR. Dia ingin perusahaan diberi teguran oleh pemerintah dan sanksi administratif lainnya.

"Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha," ungkapnya.