Dua kali mangkir rapat, DPR akan panggil paksa Dahlan

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan kembali tidak menghadiri panggilan dari Komisi VII DPR terkait verifikasi temuan BPK sebesar Rp 37 triliun pada tahun 2009-2010. DPR mengancam akan memanggil paksa mantan Direktur Utama PLN tersebut.

"Ini sudah kedua kalinya, lebih baik ditunda. Kalau ketiga kalinya beliau tidak datang lagi, kita upayakan pemanggilan paksa, ini tidak main-main," ujar Anggota Komisi VII DPR, Alimin Abdullah di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/10).

Kehadiran Dahlan dinilai penting mengingat kedudukannya sebagai mantan Direktur Utama PLN, Selain Dahlan Iskan, Menteri ESDM Jero Wacik dan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan juga tidak dapat menghadiri RDP ini.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2009 dan 2010 menunjukkan kerugian yang cukup signifikan dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Nilainya mencapai Rp 37 triliun.

Hasil audit tersebut menjelaskan bahwa kerugian negara tersebut terjadi karena PLN masih menggunakan bahan baku BBM. Padahal, jika menggunakan gas dipercaya lebih efisien dari segi harga karena lebih murah. Karena masih BBM, maka subsidi energi semakin besar sehingga merugikan negara.

"Karena ada juga yang kesalahan PLN, misalnya dalam kontrak tidak diatur sanksi," ujar Wakil Ketua BPK Hasan Bisri beberapa waktu lalu.