Merdeka.com - Polemik antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah masih belum usai. Freeport masih menolak mengubah izin usaha dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), divestasi saham 51 persen dan kewajiban pajak yang belum dibayar.

Anggota Komisi VII DPR, Ramson Siagian mengungkapkan, polemik Freeport dengan Pemerintah saat ini merupakan ujian terbesar bagi Menteri ESDM saat ini yakni Ignasius Jonan.

"Sekarang (masalah) Freeport ujian bagi Menteri ESDM (Ignasius Jonan) sekarang," kata Ramson di gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).

Untuk itu, dia berharap agar Jonan segera mencari solusi yang tetap untuk menyelesaikan polemik ini, agar masyarakat Papua tidak menjadi korbannya.

"Yang penting subtansi kebijakan apa sebagai solusi. Kalau saya sebagai menteri saya buat kebijakan mencari solusi nggak perlu saya komentar yang macam-macam," tuturnya.

Sebagai informasi polemik ini muncul kerana Freeport McMoran telah menyatakan keberatan terkait perubahan status izin usaha KK menjadi IUPK dilakukan secara sepihak.

Presiden Direktur Freeport McMoran, Richard C Adkerson mengatakan bahwa pihaknya akan menempuh jalur arbitrase internasional jika dalam waktu 120 hari perundingan dengan pemerintah terkait pengubahan status tersebut berakhir buntu.

Kemudian dampak lain dari masalah ini PT Freeport Indonesia telah memutuskan hubungan kerja (PHK) sekitar 1.000 karyawannya. Hal ini dikarenakan perusahaan tambang ini sudah tidak melakukan ekspor lagi.