DPR: Pembiayaan di luar APBN selamatkan rencana pembangunan Jokowi

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan menggenjot Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA) dengan memanfaatkan sumber pembiayaan jangka panjang. Misal dari dana pensiun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan perlu keterlibatan swasta yang lebih besar dalam investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam perkembangannya, capaian financial close KPBU periode 2015-2016 mencapai Rp 63,86 triliun.Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun sependapat dengan Menteri Bambang terkait PINA. Menurutnya, PINA akan menyelamatkan program-program pembangunan infrastruktur yang direncanakan Presiden Jokowi yang telah memulai pembangunan infrastruktur dari wilayah pinggiran.Dengan adanya PINA, pembangunan tidak tergantung dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari APBN, di mana saat ini APBN sedang mengalami kontraksi akibat penerimaan pajak. "PINA itu langkah cerdas," kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/12).Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikirimkan ke DPR terkait PMN, disebutkan dalam audit tersebut menyisakan permasalahan serius dalam PMN yang selama ini sudah diprogramkan oleh Pemerintah.Langkah PINA ini, menurut Misbakhun, harus makin diberi peluang dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas oleh presiden kepada menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas supaya dalam melaksanakan kebijakan tersebut, menteri itu mempunyai dasar penugasan yang tidak tumpang tindih dengan kewenangan lain."Hal ini mengingat peran strategis dari PINA untuk menyelamatkan pembangunan infrastruktur yang dicita-citakan pak Jokowi sebagaimana tertuang dalam Nawacita," tukas politisi Golkar itu.