Merdeka.com - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan pemerintah harus hati-hati dalam implementasi pajak progresif untuk tanah tidak terpakai atau menganggur. Dikhawatirkan, tanpa perencanaan matang, kebijakan ini bisa menjadi bahan menyerang Presiden Jokowi.

"Saya sebenarnya tidak memberi warning tapi saya minta pemerintah hati-hati. Tentu pemerintah punya kajian tapi kita di DPR ingin peringatkan pemerintah agar lebih hati-hati. Jangan sampai kebijakan (pajak progresif tanah) ini jadi bahan menyerang Pak Presiden (Jokowi)," katanya dalam talkshow kongkow bisnis PASFM bertajuk 'Pajak Progresif untuk Tanah Menganggur' di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta, Rabu (8/2).

Dirinya mencontohkan saat kebijakan menaikkan tarif STNK melalui Perpres, banyak masyarakat yang menyerang Presiden. Ini bisa mengganggu stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri.

"Jadi jangan sampai ini jadi bola api liar yang kemudian harus orang lain yang memadamkannya. Saya tidak ingin ini memukul pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai naik," ujarnya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02 persen merupakan pencapaian yang sangat stabil di saat negara lain mengalami penurunan.