DPR desak Pemerintah perkuat infrastruktur air bersih

Merdeka.com - Anggota DPR Komisi V Fathan Subchi meminta pemerintah untuk konsisten dalam membangun infrastruktur di dalam negeri. Alasannya, dengan jumlah penduduk yang semakin besar dan tuntutan ekonomi yang terus meningkat, kondisi infrastruktur di dalam negeri masih sangat memprihatinkan.

"Kami prihatin masih banyak warga bangsa yang belum bisa menikmati air minum yang layak dan belum terjangkau penerangan listrik. Di banyak daerah kondisi jalanan yang buruk menyebabkan biaya logistik menjadi sangat mahal dan melemahkan ekonomi masyarakat," jelas Fathan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (12/10).

Fathan menegaskan, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah harus bisa menjadi solusi bagi kebutuhan berbagai segmen masyarakat. Dia lantas menunjuk infrastruktur di sektor air bersih yang saat ini kondisinya justru semakin buruk.

Sebagai negara tropis, lanjutnya, sangat memalukan jika harga air minum di negeri ini lebih mahal daripada bensin. Bahkan, semakin banyak masyarakat yang tidak percaya dengan kualitas air minumnya, sehingga harus membeli dari pabrik air minum yang banyak dioperasikan oleh perusahaan asing.

Untuk itu, pemerintah diharapkan bisa menjamin air bersih yang merupakan hajat hidup orang banyak ini harus dapat dikelola dengan dukungan infrastruktur yang baik. Pemutihan utang 114 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) senilai Rp 3,2 triliun pada 12 Januari 2016 harus bisa menjamin pengelolaan air bersih akan berjalan lebih baik.

Berdasarkan penilaian Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) terhadap 350 PDAM tahun 2013, tercatat PDAM sehat mencapai 176 PDAM atau 50 persen, PDAM Kurang Sehat mencapai 104 PDAM atau 30 persen, PDAM Sakit mencapai 70 PDAM atau 20 persen.

"Infrastruktur di sektor air bersih harus cepat dibenahi. Jangan sampai uang rakyat habis hanya untuk beli air minum. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan," tegasnya.

Lebih lanjut, Fathan menambahkan, kebutuhan air bersih yang terus membesar harus diantisipasi sejak dini. Itu sebabnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) juga fokus membenahi infrastruktur air bersih di berbagai daerah. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana.

"Setiap kali bencana terjadi, pemenuhan air bersih selalu menjadi masalah. Jangan lupa air adalah hak asasi kedua setelah udara. Negara harus bisa memastikan bahwa hal tersebut terpenuhi dengan baik untuk seluruh rakyat dalam situasi apapun," pungkasnya.

Merujuk data dari Forum Ekonomi Dunia (FED) di Global Competitiveness Report 2015-2016, kualitas infrastruktur di Indonesia secara keseluruhan hanya bernilai 3,8 dari 7,0. Kualitas infrastruktur di Indonesia masih menempati urutan 37 dari 140 negara di dunia yang disurvei.