Dikritik BBM naik turun, Menteri ESDM bilang sudah memikirkan rakyat
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat kecewa dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak akhir pekan lalu. Itu dinilai telah melanggar kesepakatan terdahulu bahwa pemerintah hanya bakal menyesuaikan harga komoditas primer itu di awal bulan.
"Dalam rapat dahulu kami setuju bahwa evaluasi harga BBM dilakukan setiap bulan. Tidak ada perkataan apabila keadaan begini-begitu, harga BBM bisa dinaikkan lebih dari satu kali dalam satu bulan," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Satya W. Yudha saat rapat kerja dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Pertamina, Jakarta, Senin (30/3).
Atas dasar itu, menurutnya, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM pada 28 Maret lalu sangat mengejutkan. Terlebih lagi, penaikan harga itu tanpa disertai komunikasi pada masyarakat.
"Kesepakatan menghapus subsidi dan merealokasikannya ke sektor produktif saja sudah merupakan hal luar biasa. Sesuatu yang hanya bisa kami lakukan oleh rezim Jokowi-JK," katanya. "Namun, yang sangat mengecewakan, realokasi anggaran subsidi itu ternyata lebih banyak untuk suntikan modal BUMN."
Menteri ESDM Sudirman Said beralasan, penaikan harga di akhir Maret itu untuk menekan lompatan selisih harga BBM terlalu ekstrem. Menurutnya, kemarin, pemerintah bisa saja menaikkan harga BBM sebesar Rp 1.000 per liter, sesuai usulan Pertamina.
"Namun, kami naikkan dengan besaran moderat seperti sekarang ini karena memikirkan rakyat. Ini juga tanda bahwa kami tidak menyerahkan harga BBM pada mekanisme pasar."
Direktur Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, di ASEAN, harga bensin di Indonesia hanya kalah malah ketimbang Malaysia dan Brunei Darussalam. Selebihnya, harga bensin di Tanah Air termasuk paling murah.
"Bahkan jika dibandingkan dengan Filipina atau negara belum berkembang seperti Kamboja dan Laos," katanya.
"Di Kamboja premium dijual Rp 17.000 per liter dan solar Rp 15.000 per liter."
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.
Baca SelengkapnyaDKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaIa berharap pemudik dapat merasakan kenyamanan dan keamanan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaSangat disayangkan jika dukungan tersebut jadi dalih untuk memaksa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca Selengkapnya"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca SelengkapnyaKegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.
Baca SelengkapnyaDia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca Selengkapnya