Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dikeluhkan Pengusaha, Pajak Kripto Bakal Dikaji Ulang Kemenkeu

Dikeluhkan Pengusaha, Pajak Kripto Bakal Dikaji Ulang Kemenkeu

Dikeluhkan Pengusaha, Pajak Kripto Bakal Dikaji Ulang Kemenkeu

Investor kripto melonjak 0,9 persen sejak awal tahun 2024.

Kementerian Keuangan akan melakukan kajian kembali atas pungutan pajak kripto. 

Langkah ini diambil setelah beberapa pengusaha mengeluhkan adanya pengenaan pajak kripto.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, landasan pengenaan pajak kripto tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 tahun 2022.

Menurutnya, sudah ada diskusi yang dibangun bersama dengan pelaku usaha.

"Itu pada tahap penetapannya pun kami sudah berdiskusi, pertanyaannya adalah kira-kira gimana pembahasan karena ada pelaku yang mendorong revisi,"

kata Suryo dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/4).

Dia merinci, ada dua jenis pajak yang dipungut dari transaksi kripto. 

Yakni, pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,1 persen per transaksi. Serta, pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 0,11 persen per transaksi.

Kendati ada permintaan pengkajian dari pelaku usaha kripto, Suryo membuka kemungkinan untuk melakukan peninjauan atas besaran pungutan tersebut.

Termasuk menganalisis dampak dari pungutan itu terhadap volume transaksi kripto.

"Nanti kami akan coba dorong reviu lagi, kira-kira seperti apa, apakah betul karena pajak yang sudah sedemikian rendah berdampak pada transaksi kripto itu sendiri, atau mungkin ada penyebab yang lain dengan transaksi kripto,"

jelasnya.

Suryo mengatakan, salah satu yang jadi sorotannya adalah besaran pajak yang dipungut pemerintah dia menilai, besaran pajak tadi sudah hampir sepadan dengan transaksi di bursa saham.

"Jadi nanti kita akan reviu ya kira-kira khususnya untuk besaran, apakah kurang besar sebetulnya ya mungkin pertanyaan berikutnya. Tapi kalau kami lihat sih sudah hampir sepadan dengan transaksi di pasar saham," ujar Suryo.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), sekaligus Chief Compliance Officer Reku, Robby mengharapkan pemerintahan yang baru nantinya dapat memberlakukan dan mengkaji kembali kebijakan penerapan pajak aset kripto yang baik untuk industri.

“Selain itu, kami harap akan ada perhatian khusus bagi pengembang industri blockchain di Indonesia, termasuk pengembangan produk dan layanan agar meningkatkan minat masyarakat terhadap industri kripto dan blockchain serta memperkokoh posisi Indonesia dalam sektor ini di ranah global,” kata Robby kepada Liputan6.com, Kamis (21/3).

Robby menambahkan, harapannya pemerintah dapat mengakomodir mekanisme industri kripto saat ini yang mana penerapannya bisa dikatakan berbeda dengan industri yang pernah ada.

Dikeluhkan Pengusaha, Pajak Kripto Bakal Dikaji Ulang Kemenkeu

Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha merupakan unsur penting untuk membentuk mekanisme yang mumpuni dan memberikan keamanan baik bagi pelaku dan pengguna.

“Asosiasi siap untuk berkolaborasi dan bersinergi bersama pemerintah untuk memperkuat industri kripto ke depannya,” ujar Robby.

Industri kripto tanah air terus menunjukkan pertumbuhan. 

Jumlah investor kripto mengalami lonjakan menjadi 19 juta pada Februari 2024, menunjukkan penambahan sebanyak 170.000 pengguna baru atau naik sebesar 0,9 persen sejak Januari 2024.

Melihat pertumbuhan investor sebelumnya, terjadi peningkatan yang signifikan karena pada periode Desember 2023-Januari 2024 hanya terjadi penambahan sebanyak 32.000 orang.

Naik 4 Kali Lipat, Transaksi Kripto di Indonesia Melonjak Jadi Rp158 Triliun di Awal Tahun 2024
Naik 4 Kali Lipat, Transaksi Kripto di Indonesia Melonjak Jadi Rp158 Triliun di Awal Tahun 2024

Kasan turut menekankan bahwa perdagangan aset kripto juga telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara pada sektor perpajakan.

Baca Selengkapnya
Besaran Pajak Aset Kripto Diminta untuk Ditinjau Ulang, Ini Sederet Alasannya
Besaran Pajak Aset Kripto Diminta untuk Ditinjau Ulang, Ini Sederet Alasannya

Saat ini terdapat berbagai jenis pajak aset kripto yang dikenakan di Indonesia, yaitu pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak tambahan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Kantongi Rp112 Miliar dari Pajak Kripto
Pemerintah Kantongi Rp112 Miliar dari Pajak Kripto

Sejumlah pajak yang sudah disetor ke pemerintah. Di antaranya, PPh atas transaksi kripto terkumpul Rp52 miliar.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ternyata, Mayoritas Investor Aset Kripto di Indonesia Berumur di Bawah 35 Tahun
Ternyata, Mayoritas Investor Aset Kripto di Indonesia Berumur di Bawah 35 Tahun

Investasi di kripto lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan pasar saham konvensional.

Baca Selengkapnya
Platform Ini Kuasai 33 Persen Pangsa Pasar Industri Kripto Tanah Air, Punya 6,3 Juta Investor
Platform Ini Kuasai 33 Persen Pangsa Pasar Industri Kripto Tanah Air, Punya 6,3 Juta Investor

Jumlah pemegang aset kripto di Indonesia terus bertambah. Terlebih, tahun 2024 merupakan tahun kripto di mana terjadi momentum halving.

Baca Selengkapnya
Industri Prediksi Transaksi Kripto Tembus Rp800 Triliun di 2024
Industri Prediksi Transaksi Kripto Tembus Rp800 Triliun di 2024

Adanya opsi diversifikasi itu memberikan para investor kesempatan yang lebih luas untuk mulai terjun di dunia kripto.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Alasan Masyarakat Indonesia Terjun ke Investasi Kripto
Terungkap, Ini Alasan Masyarakat Indonesia Terjun ke Investasi Kripto

Selain menggali alasan masyarakat masuk ke pasar kripto, survei Indodax juga mencari tahu preferensi masyarakat akan platform kripto yang mereka percaya.

Baca Selengkapnya
Sengketa Pilpres Usai, Menko Airlangga Klaim Investor Siap Tebar Investasi
Sengketa Pilpres Usai, Menko Airlangga Klaim Investor Siap Tebar Investasi

Menko Airlangga meyakini investor tak lagi ragu berinvestasi pasca putusan MK terkait sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Kejati Bali OTT Kepala Adat Berawa Diduga Peras Investor Rp10 Miliar
Kejati Bali OTT Kepala Adat Berawa Diduga Peras Investor Rp10 Miliar

KR mengklaim uang yang dimintanya pada AN untuk kepentingan adat dan budaya.

Baca Selengkapnya