Diangkat Rini jadi komisaris Pindad, ini kata Wakapolri
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengangkat Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komisaris Jenderal Pol Syafruddin jadi anggota komisaris PT Pindad. Pengangkatan ini melalui Surat Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor SK-59/MBU/03/2017 tanggal 21 Maret 2017.
Menanggapi pengangkatan tersebut, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengatakan jabatannya di BUMN penghasil senjata ini sebagai bukti pangsa pasar Pindad bukan hanya TNI tetapi juga kepolisian. Dia pun mengaku bakal membantu pasarkan produk asli Pindad ke seluruh dunia.
"Pindad ini disamping industri strategis, juga sudah go internasional. Dan pasarnya itu bukan hanya di TNI, tapi ada di Polri, seimbangkan pasar di TNI dan di Polri. Itu perlu kita kembangkan. Oleh karena itu sebagai anggota polri menjadi komisaris," ujarnya kepada merdeka.com di Jakarta, Rabu (22/3).
Selain Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia juga merupakan industri strategis nasional yang sudah go internasional. Bahkan, jabatan komisaris di tiga BUMN ini diberikan ke pejabat-pejabat kemiliteran.
"Itu ex-officionya masing-masing adalah kepala staf angkatan, sebagai presiden komisaris. PT PAL ini dijabat Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), PTDI ini Kasau, Pindad itu Kasad. Presiden Komisaris PT Pindad ini Kepala Staf Angkatan Darat Jendral Mulyono," katanya.
Menurutnya, Kementerian BUMN baru tahun ini menunjuk pejabat kepolisian menjadi anggota komisaris. Sebab, BUMN ini menjadi salah satu industri strategis nasional.
"Ini indutri strategis yang go internasional pasarnya bukan hanya dalam negeri, makanya kita akan besarkan," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polisi itu kini diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara.
Baca SelengkapnyaMaruli menggantikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman yang telah purnatugas.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca SelengkapnyaSeorang Bripda dihukum lari 15 KM usai diperintahkan komandan rayu seniornya. Simak informasi berikut.
Baca SelengkapnyaMenjelang Pemilu serentak tahun 2024 yang tinggal menghitung hari, Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran tinjau persiapan personel polri di Polda Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaSebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPraktik ini terungkap setelah polisi lebih dulu menerima informasi ada peredaran narkoba melintas di wilayah gerbang tol Sragen.
Baca SelengkapnyaMabes Polri tengah menyiapkan pembentukan Direktorat Siber. Direktorat baru ini akan ditempatkan pada delapan Polda.
Baca Selengkapnya