Diam-diam, Pemerintah Serahkan Surpes Cipta Lapangan Kerja ke DPR

Merdeka.com - Pemerintah telah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani hari ini, Rabu (12/2). Berdasarkan agenda diterima, merdeka.com surpres akan diserahkan pukul 13.00 WIB.

Dari pantauan di lapangan beberapa menteri tampak sudah merapat Sekretariat Jenderal DPR sejak mulai pukul 13.15 WIB di Di antaranya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly.

"Iya mau nemenin Pak Menko Airlangga saja," Kata Sofyan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/2).

Hingga berita ini diturunkan para menteri Kabinet Indonesia Maju belum keluar. Pembahasan masih berlanjut antara pemerintah dan juga DPR.

Sebelumnya, Pemerintah memastikan surat presiden dan naskah akademik Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja diserahkan ke DPR, Rabu (12/2), pukul 13.00 WIB. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah yang akan menyerahkan naskah akademik itu ke DPR.

"Ini Insya Allah Pak Airlangga minta saya menemani beliau menyampaikan ke DPR hari ini jam 1 (siang). Beliau masih ada ratas jadi diundur jadi jam 1," kata Ida Fauziah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ida mengatakan surpres dan naskah akademik itu nantinya akan diserahkan langsung kepada Ketua DPR Puan Maharani. Setelah diserahkan, pimpinan DPR akan menyampaikan Omnibus Law itu ke rapat paripurna.

"Prosedurnya sih tidak bedakan dengan UU yang lain. Kemudian dari paripurna kan dibawa ke Bamus, Bamus memutuskan siapa yang akan membahas. Biasa sih. Kayak begitu. Kita ikutin saja prosedur yang berlaku di DPR," jelas Ida.

Serikat Pekerja akan Kepung Gedung DPR

Sementara itu, puluhan ribu buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) berencana akan mengepung Gedung DPR di Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/2). Alasannya, KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar di Indonesia menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) khususnya unsur buruh dalam pembahasannya.

Hal ini menimbulkan kecurigaan aturan itu ditumpangi suatu kepentingan tertentu. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengungkapkan, puluhan ribu buruh dari Banten, Jawa Barat dan Jabodetabek akan melakukan aksi unjuk rasa di DPR.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas sikap pemerintah yang terkesan sembunyi-sembunyi dalam memutuskan omnibus law Cipta Lapangan Kerja.