Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Daftar 15 Negara Tempat WNI Simpan Kekayaan, dari Singapura Hingga Swiss

Daftar 15 Negara Tempat WNI Simpan Kekayaan, dari Singapura Hingga Swiss Menkeu Sri Mulyani. ©Foto Humas Kemenko Perekonomian

Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan daftar 15 negara asal deklarasi dan repatriasi harta bersih wajib pajak yang telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty II.

"Kita lihat 15 negara asal deklarasi dan dalam hal ini melakukan repatriasi dari harta bersihnya," kata Menkeu dalam konferensi pers PPS, Jumat (1/7).

Dalam paparannya, Menkeu menyampaikan terdapat 247.918 wajib pajak dengan 308.059 surat keterangan yang mengikuti PPS hingga 30 Juni 2022. Rinciannya, nilai harta bersih yang berhasil diungkapkan sebanyak Rp594,82 triliun, Pemerintah berhasil mengumpulkan PPh sebesar Rp 61,01 triliun.

Sementara, deklarasi dalam negeri dan repatriasi mencapai Rp512,57 triliun. Lalu, deklarasi luar negeri Rp 59,91 triliun, sedangkan jumlah harta yang diinvestasikan ke instrumen surat berharga negara (SBN) mencapai Rp22,34 triliun.

Mayoritas wajib pajak mendeklarasikan hartanya di Singapura yakni 7.997 wajib pajak, sebanyak Rp56,9 triliun. Dari angka tersebut Direktorat Jenderal Pajak memperoleh nilai PPh totalnya Rp7,2 triliun.

Kedua, Virgin Britania Raya sebanyak 50 wajib pajak, dengan nilai harta yang diungkap Rp4,97 triliun dan PPh yang didapat Rp601,9 miliar. Ketiga, Hong Kong sebanyak 432 wajib pajak dengan nilai harta Rp3,58 triliun dan PPh yang diperoleh Rp 440,71 miliar.

"Keempat, jumlah WP nya banyak tapi sebetulnya nilai hartanya lebih kecil, jadi nomor empat yaitu 1.154 wajib pajak Indonesia yang ada di Australia yang mengungkapkan hartanya ada di sana Rp2,766 triliun dan mereka membayarkan (PPh) Rp372,14 miliar," ujar Menkeu.

Negara Selanjutnya

Kelima, ada 332 wajib pajak Indonesia yang mengungkapkan hartanya di China sebanyak Rp1,51 triliun dan mereka membayarkan pajaknya sebesar Rp180,63 miliar. Keenam, terdapat 422 wajib pajak yang mengungkapkan hartanya di Malaysia sebanyak Rp 1,18 triliun dan PPh yang diperoleh Rp162,24 miliar.

Ketujuh, 399 wajib pajak yang berdomisili di Amerika serikat mengungkapkan harta sebanyak Rp1,27 triliun dan mereka menyetorkan PPh Rp160,39 miliar. Ke delapan, 141 wajib pajak mengungkapkan harta nya di India sebanyak Rp 417,47 miliar dan pajak yang disetorkan Rp59 miliar.

Kesembilan, terdapat 45 wajib pajak yang mengungkapkan hartanya di Swiss sebanyak Rp342,74 miliar dan PPh yang disetorkan ke Pemerintah Indonesia sebesar Rp49,10 miliar.

"Mereka wajib pajak yang tinggal di Inggris United Kingdom sebanyak 120 Wajib pajak dengan nilai harta yang ada di United kingdom sebanyak Rp357,79 miliar, dengan pembayaran pajaknya Rp42,48 miliar," ujarnya.

Virgin, Amerika Serikat

Kesebelas, ada 3 wajib pajak yang mengungkapkan hartanya di Virgin Amerika Serikat, dengan total nilai harta diungkap Rp326,21 miliar dan PPh yang disetorkan sebanyak Rp29,04 miliar.

Kedua belas, ada 63 wajib pajak yang tinggal di Kanada. Harta yang diungkap Rp 177,12 miliar dan pajak yang disetorkan Rp26,70 miliar. Ketiga belas, terdapat 135 wajib pajak yang mengungkapkan hartanya di kepulauan Cayman, harta yang diungkap Rp147,05 miliar dan PPh yang disetorkan Rp24,19 miliar.

"Keempat belas, ada 16 wajib pajak kita di Filipina dengan total harta Rp164 miliar, dan pembayaran pajaknya Rp22,9 miliar. Terakhir, Wajib pajak kita juga ada yang tinggal di Uni Emirat Arab, harta yang diungkap di lokasi ini ada Rp121,46 miliar oleh 26 wajib pajak dengan jumlah pembayaran pajaknya Rp18,97 miliar," pungkas Menkeu.

 

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini Dia PNS Bakal Terima Nominal THR Paling Tinggi se-Indonesia

Ini Dia PNS Bakal Terima Nominal THR Paling Tinggi se-Indonesia

Dengan kemampuan itu, dia menyebut DKI Jakarta memiliki kesiapan untuk menganggarkan THR dan gaji ke-13.

Baca Selengkapnya
Komite HAM PBB Pertanyakan Netralitas Jokowi di Pemilu 2024, Timnas AMIN: Tamparan Keras Bagi Pemerintah

Komite HAM PBB Pertanyakan Netralitas Jokowi di Pemilu 2024, Timnas AMIN: Tamparan Keras Bagi Pemerintah

Netralitas Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Pemilu 2024 menjadi sorotan dalam Sidang Komite Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, Selasa 12 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
Kisah Empat WNI di Malaysia Lolos dari Hukuman Mati dan Seumur Hidup

Kisah Empat WNI di Malaysia Lolos dari Hukuman Mati dan Seumur Hidup

Pengacara mengatakan kepada majelis hakim pemohon telah menyatakan insaf dan bertobat, dan hanya sekali mengajukan banding ke Mahkamah Tinggi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Pesan Tegas Jenderal TNI ke Prajurit Jelang Pemilu 2024

Pesan Tegas Jenderal TNI ke Prajurit Jelang Pemilu 2024

Kasad meminta jika ada prajurit yang tidak netral untuk segera melaporkan ke institusi TNI.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Naikkan Dana Peremajaan Sawit Jadi Rp60 Juta Per Hektare

Pemerintah Berencana Naikkan Dana Peremajaan Sawit Jadi Rp60 Juta Per Hektare

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Uang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya

Uang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya

Kepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya