Bukit Asam: Penaikan royalti positif bagi tata niaga batu bara
Merdeka.com - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tidak menolak adanya rencana penaikan royalti komoditas batu bara seperti diwacanakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kendati berpengaruh pada penurunan margin laba dalam jangka pendek, perseroan menilai tata niaga tambang nasional akan jadi lebih baik.
Imbasnya pasokan batu bara Indonesia ke pasar internasional akan menurun, dan meningkatkan rata-rata harga jual. Itu berdasarkan asumsi pengusaha lokal mengurangi produksi mereka akibat kenaikan royalti.
"Mereka tidak lagi mengembangkan tambang dengan harga murah, ini dorongan untuk mengembalikan harga batu bara. Meskipun pengurangan profit pasti terjadi dalam jangka pendek, tata niaga akan semakin baik," kata Direktur Utama PTBA Milawarma di Jakarta, Kamis (27/3).
Sebelumnya, pemerintah menaikkan royalti batu bara melalui revisi Peraturan Pemerintah No. 9/2012 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambang (IUP) dikenai royalti 13,5 persen, dari awalnya di kisaran 5-7 persen.
Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) jadi salah satu unsur menolak penaikan ini, dengan alasan harga di pasaran dunia sedang melemah. Kebijakan pemerintah dianggap akan mematikan tambang batu bara kecil.
Berbeda dari argumen APBI, Milawarma mengingatkan bahwa IUP di Indonesia jumlahnya cuma 20 persen dari total perusahaan batu bara lokal. Sedangkan, 80 persen pasokan berasal dari perusahaan jenis PKB2B yang dulunya kontraktor pemerintah. Mereka itulah, yang menurut PTBA, justru banyak menjual batu bara besar-besaran, sehingga pasokan di pasar dunia berlebihan dan membuat harga jatuh.
PTBA mengaku sedang memberi masukan kepada pemerintah, supaya serius membatasi ekspor batu bara.
Indonesia sebagai salah satu eksportir besar dunia dirasa BUMN ini perlu mengerem penjualan. Sebab pada triwulan I 2014, Australia sedang menggenjot ekspor batu bara, demikian pula Venezuela atau Afrika Selatan.
Itu sebabnya, harga batu bara yang sempat menyentuh USD 80 per ton pada Desember lalu, tersungkur jadi USD 76 per ton, untuk periode pengiriman Januari-Maret tahun ini.
"Dengan tata niaga baru, didukung pengawasan ketat di bidang ekspor dan penambangan, semoga bisa match antara pasokan dan demand. Ini yang kita harapkan bisa meningkatkan harga. Kita harapkan bisa kembali ke level 85 (per ton), bahkan mencapai USD 90," kata Milawarma.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaUsaha tidak akan mengkhianati hasil. Itulah yang dibuktikan oleh seorang pengusaha ulung dari Sumatera Selatan.
Baca SelengkapnyaKepercayaan mengelola sumber daya alam seperti batu bara, harus disertai dengan langkah-langkah pelestarian lingkungan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dikutip melalui akun instagram @jktinfo, terekam sejumlah masyarakat yang dari kedua sisi jalan saling menyerang dengan batu dan petasan
Baca SelengkapnyaPenyerahan tersangka dan barang bukti akan dilakukan pada hari ini Selasa 19 Maret 2024 di kantor Kejari Batubara, Sumatera Utara.
Baca SelengkapnyaDalam rekaman yang beredar, muncul dugaan penggunaan dana desa untuk menangkan satu paslon.
Baca SelengkapnyaIstana memastikan Mendagri tak akan tinggal diam bila pejabat Batubara terbukti minta kepala desa menangkan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaNawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaIndustri kapuk mengalami kemunduran karena masyarakat lebih suka memakai Kasur dengan bahan dasar busa dan pegas.
Baca Selengkapnya