BPK sebut pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat
Merdeka.com - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengatakan pemerintah atau negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Alasannya, negara adalah milik rakyat.
"Negara ini kan tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Secara institusi negara tidak bisa berbisnis dengan rakyat," ujar dia dalam diskusi terbuka "Pengelolaan Uang Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat," di Kampus Universitas Pancasila, Jakarta, Kamis (17/12).
Menurut Achsanul, satu-satunya cara untuk bisa melakukan bisnis dengan rakyat, negara harus membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang nantinya bisa dikelola oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat.
"Kalau negara berbisnis dengan rakyat maka dibentuklah BUMN. Artinya BUMN ini bisa berbisnis dengan siapapun. Berbisnis dengan rakyat, mengelola sumber daya alam, dan sebagainya untuk kepentingan rakyat," kata dia.
Achsanul menambahkan presiden telah memberi mandat kepada kementerian terkait untuk mengelola BUMN, baik secara aset, harta, dan sebagainya.
Menurut dia, Hal-hal seperti ini yang harus dipahami, bahwa bisnis BUMN itu adalah bisnis untuk kepentingan rakyat.
"Maka saya mengatakan bisnis BUMN ini adalah Indonesia Incorporated. Sebuah negara (Indonesia Incorporated) yang memiliki aset Rp 4.500 Triliun untuk aset BUMN," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaPadahal BPK memiliki tugas peran yang penting untuk mengawasi aliran uang negara mulai dari hulu sampai ke hilirnya.
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Rinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.
Baca SelengkapnyaAturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaMeski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaSyaratnya adalah ada orang lain yang bukan bagian keluarga Kepala Negara tadi juga mendapatkan porsi dan hak yang sama.
Baca SelengkapnyaBudi Arie mengajak semua pihak untuk melanjutkan upaya menjaga kerukunan bangsa dan membangun negara setelah pesta demokrasi berakhir.
Baca Selengkapnya