Bos BCA soal DP rumah 0 Rupiah: Tidak mungkin, aturannya belum ada
Merdeka.com - Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah memenangi Pilkada DKI 2017 versi hitung cepat. Atas kemenangan ini, masyarakat antusias menanti realisasi janji uang muka atau down payment (DP) rumah 0 persen saat mereka menjabat nanti.
Presiden Direktur Bank BCA, Jahja Setiaatmadja mengatakan pihaknya mendukung program tersebut asalkan mendapat dukungan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kita tunggu sajalah kalau memang yang lain, ya kita ikut, yang penting kan harus ada ketentuannya BI dan OJK yang support. Kita kan bisa masuk kalau memang sesuai aturan perbankan, memang aturan perbankan memungkinkan ya kenapa tidak," katanya di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (20/4).
"Yang penting ada aturannya, kan yang sekarang tidak mungkin karena belum ada aturannya yang berlaku. Aturannya saja belum," sambungnya.
Menurutnya, DP nol Rupiah pasti akan banyak resiko. Untuk itu, guna meminimalisir resiko yang ada perlu adanya jaminan dari Pemerintah Daerah.
"Mungkin kenapa bisa dibilang nol persen ada semacam jaminan Pemda atau hal-hal lain. Kan kita belum tahu, makanya harus tunggu yang konkrit seperti apa kita jajaki, ketentuannya seperti apa, kita bantu support," jelasnya.
Seperti diketahui, DP rumah sudah diatur dalam peraturan Bank Indonesia soal Loan to Value (LTV). Aturan itu bahkan tertuang dalam Peraturan BI (PBI) Pasal 17 Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk kredit properti.
Dalam aturan tersebut, beban biaya yang ditanggung oleh bank sebesar 85 persen dari total harga rumah dan 15 persen sisanya harus dibayar pemohon dalam bentuk uang muka.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Ingatkan Pendukung Tak Alihkan Dukungan karena Bansos: Itu Uang Rakyat, Bukan Program Pribadi
Anies Baswedan, mengingatkan para pendukungnya agar tak mengalihkan dukungan hanya karena ditawari uang, sembako, hingga bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaBTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya
BTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras
Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dikeluhkan Soal Modal saat Blusukan ke Pasar Boyolali, Ganjar Janjikan Kredit Bunga Ringan Khusus Pedagang
Ganjar bicara memiliki program bernama Kredit Lapak, kredit murah khusus untuk para pedagang pasar saat menjabat Gubernur Jateng.
Baca SelengkapnyaKumpulan Komentar Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis Diusung Prabowo-Gibran
Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaBank Dunia Tanggapi Program Makan Siang Gratis: Anggaran Harus Direncanakan dengan Matang
Pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaKepala Badan Pangan Ungkap Isi Rapat Kabinet Jokowi, Bahas Makan Siang Gratis Rp15.000 per Anak?
Terkait lonjakan harga beras, Jokowi meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP).
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnya