Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) melibatkan semua pihak dan memberikan ruang inklusif bagi publik. Dalam Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Universitas Indonesia, Bappenas memaparkan sejumlah rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Velix Vernando Wanggai mengatakan, pemerintah merencanakan pembangunan IKN yang inklusif dan membangun masyarakat di Kalimantan Timur. Nantinya, pembangunan IKN akan dilakukan dengan menerapkan green economy.

"Kita akan melihat aspek perencanaan sosial, ekonomi, dan ekologi, melalui penerapan green economy yang menempatkan konsep ekonomi, ekologi, dan sosial secara bersamaan. Kita akan membuat social planning sebelum perencanaan ekonomi dan fisik," ujar Velix, Jakarta, ditulis Kamis (23/12).

Selain itu, rencana pembangunan IKN ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat di Kalimantan Timur saja, tetapi juga wilayah di sekitar Kalimantan, termasuk pulau lain di Kawasan Timur Indonesia. Untuk itu, konektivitas antar wilayah diperlukan sehingga tercipta rantai pasok yang dapat mendorong ekonomi, baik di Kalimantan Timur, maupun wilayah penyangga lainnya.

"Ketika kita ingin mendorong pertumbuhan wilayah, konektivitas menjadi hal yang penting. Saat ini kami sudah membuat rencana pembangunan enam kluster ekonomi yang berada di kawasan lainnya, seperti Sulawesi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan," imbuh Sahli Velix.

Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan IKN, untuk mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris. Dengan demikian, poros pembangunan ekonomi dan sosial tidak lagi hanya di Indonesia bagian barat saja, tetapi juga berfokus ke Indonesia bagian timur.

Velix memastikan, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur akan tetap memperhatikan masyarakat di Kalimantan Timur. Tidak hanya secara ekonomi, namun juga mengembangkan masyarakatnya.

"Dalam pemindahan ibu kota, kita tidak berpindah di ruang hampa, ruang kosong. Di Kalimantan Timur sudah ada saudara kita yang tinggal. Kalimantan Timur ini beragam. Kita mengembangkan IKN menjadi Kota Dunia untuk Semua, karena kita mengantisipasi pengembangan dunia yang sangat cepat dari sisi budaya," tandasnya.

Ibu Kota Baru di Kalimantan Bakal Jadi Kota Paling Berkelanjutan di Dunia

Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Velix Vernando Wanggai mengatakan, wilayah ibu kota baru meliputi wilayah seluas kurang lebih 256.142 hektare (ha). Di dalamnya meliputi kawasan ibu kota baru seluas kurang lebih 56.780 ha dan kawasan pengembangan IKN (Ibu Kota Negara) seluas 199.362 ha.

"Ini cakupan wilayah pengelolaan," kata Velix dalam diskusi publik terkait Rancangan Undang-Undang IKN bersama Universitas Indonesia, Jakarta, Selasa (21/12).

Velix mengatakan, ibu kota negara memiliki visi sebagai kota dunia. Artinya untuk semua yang dibangun dan dikelola nantinya dengan tujuan untuk menjadi kota paling berkelanjutan di dunia.

"Kota sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, serta kota yang menjadi simbol identitas nasional," kata Velix.

Dia menambahkan, penerapan prinsip pembangunan dan pengelolaan ibu kota negara mengacu pada rencana induk ibu kota negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden. Adapun status ibu kota negara dari DKI Jakarta akan pindah ke Kalimantan Timur pada semester I 2024 mendatang.

Apabila RUU IKN sudah disahkan, pemerintah akan membuat aturan turunan yang lebih teknis. Aturan turunan itu ditargetkan rampung dua bulan setelah RUU IKN disahkan.