Follow
Bea Cukai dan Kepala Daerah Koordinasi Maksimalkan DBHCHT di Tengah Pandemi
Merdeka.com - Di tengah kondisi pandemi Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Bea Cukai dan beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) berkoordinasi untuk memaksimalkan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk membantu masyarakat.
Beberapa kegiatan koordinasi ini merupakan wujud realisasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT.
Di Jawa Timur, Bea Cukai Pasuruan yang di wakili oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Joko Wuriyanto melakukan rapat koordinasi bersama Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Pasuruan, Dyah Ekawati terkait pemanfaatan DBHCHT di Ruang Media Center Bea Cukai Pasuruan, Rabu (4/8).
-
Kenapa Kemendag perlu berkoordinasi dengan pelaku industri tembakau? Lebih lanjut Mendag menjelaskan, Kemendag juga akan berkoordinasi dengan pelaku industri tembakau agar industri tembakau melakukan program kemitraan dengan petani.
-
Apa tujuan Kemendag dalam melindungi petani tembakau dan cengkih? Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan melakukan pertemuan dengan petani tembakau di Kudus, Jawa Tengah, Rabu (2/8). Pada pertemuan tersebut, Mendag menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melindungi kesejahteraan petani tembakau dan cengkih di dalam negeri agar tetap berkembang.
-
Mengapa cukai minuman berpemanis diterapkan? Penerapan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) pada 2024 ini perlu disambut baik karena manfaat kesehatan yang mungkin diberikannya.
-
Bagaimana cukai rokok mempengaruhi industri? 'Ini kelihatannya sudah mulai jenuh. Ini kelihatan bahwa mungkin cukai ini akan menjadi pengendali dari industri hasil tembakau,' ujar Benny, Jakarta, Rabu (29/5).
-
Dimana cukai rokok menjadi pengendali industri? 'Ini kelihatannya sudah mulai jenuh. Ini kelihatan bahwa mungkin cukai ini akan menjadi pengendali dari industri hasil tembakau,' ujar Benny, Jakarta, Rabu (29/5).
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi pelaku bisnis? Dibandingkan dengan portal Pencari Tarif ASEAN sebelumnya, portal terbaru akan memuat perjanjian perdagangan termutakhir, serta cakupannya diperluas dengan memuat informasi mengenai komitmen tarif; ketentuan asal barang (rules of origin); hambatan non tarif (non tariff measures/NTMs); prosedur impor, ekspor, dan perbatasan; serta informasi lainya.
"Koordinasi ini kami lakukan untuk membahas penyesuaian rencana kegiatan dalam penggunaan DBHCHT dan pemaksimalan kegiatan sosialisasi di tengah kondisi PPKM di wilayah Kota Pasuruan," ujar Joko.
Selanjutnya pada Kamis (5/8), Bea Cukai Bogor bersinergi dengan Pemkab Cianjur untuk memberikan penyuluhan terkait ketentuan cukai, bertempat di Hotel Sangga Buana, Cianjur. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait cukai terutama cukai hasil tembakau.
Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung dan daring yang dihadiri oleh forum komunikasi pimpinan kecamatan (FORKOPINCAM) Kabupaten Cianjur serta kelompok tani, pedagang, pemilik usaha tembakau dan karang taruna.
"Kami berterima kasih atas kesediaan Bea Cukai Bogor untuk menjadi pemateri, besar harapan kami kegiatan ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait cukai dan cara mengidentifikasikan rokok illegal," ujar Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Cianjur, Muchsin Sidiq Elfatah.
Dengan berlangsungnya sosialisasi terkait DBHCHT dan cukai ini, diharapkan masyarakat lebih memahami pengelolaan dan pemanfaatan DBHCHT serta dapat membantu menekan peredaran rokok ilegal. Selain itu juga dapat mempererat sinergi positif antara Bea Cukai dan Pemerintah Daerah. (mdk/hrs)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah Kota Pasuruan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk buruh pabrik rokok, masyarakat lain.
Baca Selengkapnya
Pjs. Bupati Bandung, Dikky Achmad Sidik mengatakan, pemanfaatan DBH CHT harus dilaksanakan sesuai perundang-undangan.
Baca Selengkapnya
Aglomerasi pabrik diperuntukkan bagi pengusaha pabrik dengan skala industri kecil dan menengah
Baca Selengkapnya
Industri tembakau jadi salah satu upaya penanggulangan kemiskinan di sejumlah daerah.
Baca Selengkapnya
Bea Cukai terus menjaga optimalisasi penerimaan negara serta meningkatkan kinerja pelayanan
Baca Selengkapnya
Hal ini merupakan upaya pengawasan distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Barat, baik BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi.
Baca Selengkapnya
Barang hasil cukai ilegal di Jawa Timur merugikan negara hingga Rp10 triliun.
Baca Selengkapnya
Pernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.
Baca Selengkapnya
Kelancaran proses bisnis tak terlepas dari kepatuhan dan pemahaman para pelaku usaha
Baca Selengkapnya
Bea dan Cukai juga mengemban fungsi penting dengan memfasilitasi industri dan perdagangan dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat pengendalian BBM Subsidi.
Baca Selengkapnya
Kementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.
Baca Selengkapnya