LIVE

Aturan Baru: Pegawai Non-ASN Bekerja di Penyelenggara Negara Wajib Daftar BPJS Ketenagakerjaan

Permenaker ini juga mengatur syarat pemberian manfaat program JKM bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) sebagai upaya mitigasi terjadinya fraud.

yassierli
Aturan Baru: Pegawai Non-ASN Bekerja di Penyelenggara Negara Wajib Daftar BPJS Ketenagakerjaan
Aturan Baru: Pegawai Non-ASN Bekerja di Penyelenggara Negara Wajib Daftar BPJS Ketenagakerjaan (merdeka.com)

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

“Perubahan Permenaker ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian pelindungan bagi peserta dalam penyelenggaraan program JKK, JKM dan JHT,” ujar Menaker Yassierli keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (8/3).

Dalam Permenaker 1 Tahun 2025 terdapat beberapa perubahan substansi, antara lain mewajibkan Pegawai Non-ASN yang bekerja pada penyelenggara negara untuk didaftarkan dalam program JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, tata cara pemberitahuan atau pelaporan, penyimpulan dan penetapan terjadinya Kecelakaan Kerja (KK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK); dan penjaminan pelayanan kesehatan atas dugaan KK/PAK sampai dengan disimpulkan atau ditetapkan sebagai KK/PAK atau bukan.

Penambahan Kriteria Kecelakaan Kerja

Perubahan substansi lainnya yaitu terkait pemberian manfaat program JKM bagi pekerja yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja; perluasan manfaat JKK dengan menambahkan kriteria kecelakaan kerja yang mencakup kekerasan fisik dan/atau pemerkosaan di tempat kerja; serta perluasan dan kemudahan penerima manfaat beasiswa pendidikan anak.

Menaker menambahkan bahwa Permenaker ini juga mengatur syarat pemberian manfaat program JKM bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) sebagai upaya mitigasi terjadinya fraud.

“Dengan diundangkannya Permenaker Nomor 1 Tahun 2025, Pemerintah berharap kualitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan semakin meningkat dan akan lebih baik serta mempermudah pekerja/buruh dan/atau ahli waris dalam mengajukan klaim dan mendapatkan manfaat saat menghadapi risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, atau meninggal dunia,” kata Yassierli.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Belajar dari Krisis 2008, Pemerintah Siapkan Antisipasi Hadapi Gejolak Global

{{caption}}
Jang Dong Ju Minta Maaf dan Jelaskan soal Video Melukai Diri Sendiri, Lalu Tutup Akun

{{caption}}
Hasil Dewa United vs Bali United: Serdadu Tridatu Pupus Harapan Banten Warriors

{{caption}}
Mati Lampu Serentak, Sumatra Blackout

{{caption}}
Cerita Lansia di Jepara Jalani Hidup di Rumah 3x5 Meter Bersama 8 Anak

{{caption}}
Prabowo Undang 2 Mantan Gubernur BI ke Istana, Bahas Masalah Ini

Topik Terkait
{{caption}}
Tahukah Anda? 1.136 Pekerja Rentan Gianyar Kini Terlindungi Jamsostek, Pemkab Siapkan Anggaran Rp2 Miliar

Pemerintah Kabupaten Gianyar mendaftarkan 1.136 pekerja rentan dalam Program Jamsostek, menjamin perlindungan sosial dan ekonomi mereka. Simak detail program dan anggaran yang disiapkan untuk pekerja rentan Gianyar!

Jamsostek
{{caption}}
Trivia JKN: 2.762 Badan Usaha Terdaftar di Sulut, BPJS Kesehatan Ajak Perusahaan Daftarkan Pekerja

BPJS Kesehatan mengajak ribuan badan usaha di Sulawesi Utara untuk mendaftarkan pekerjanya ke program JKN, demi jaminan kesehatan dan kepastian biaya.

BPJS Kesehatan
{{caption}}
Pemerintah Usulkan Aturan Baru Penerima Bantuan Iuran untuk Jamsostek

Program Jamsostek telah memberikan perlindungan kepada 39,2 juta pekerja

iuran bpjamsostek
{{caption}}
Menaker: Manfaat Pelindungan Pekerja Migran Meningkat

Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melindungi pekerja migran Indonesia secara komprehensif.

Berita Kemnaker
{{caption}}
Disnaker Sumut Desak Kemenaker Evaluasi Perusahaan Alih Daya Bermasalah

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatera Utara (Sumut) meminta Kemenaker segera mengevaluasi perusahaan alih daya yang terbukti merugikan pekerja, mengungkap berbagai pelanggaran serius.

bobby nasution
{{caption}}
Freeport Indonesia Perkuat Hubungan Industrial Lewat PKB ke-24, Jamin Kesejahteraan Pekerja

PT Freeport Indonesia dan pekerjanya menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-24 periode 2026-2028, memperkuat hubungan industrial dan menjamin peningkatan kesejahteraan karyawan melalui kesepakatan yang kekeluargaan.

freeport indonesia
{{caption}}
Menaker Tegaskan Kebijakan WFH Karyawan Swasta Hanya Imbauan, Bukan Kewajiban

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kebijakan WFH karyawan swasta satu hari seminggu bersifat imbauan, diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan demi menjaga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

efisiensi energi
{{caption}}
BPK Mulai Pemeriksaan Keuangan Kemnaker 2025, Fokus Akuntabilitas Anggaran

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi memulai pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Tahun 2025. Langkah ini bertujuan memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran negara, dengan fokus pada kepatuhan dan efekt

akhsanul khaq
{{caption}}
Strategi Cerdas: Prioritas Pelunasan Utang THR Menurut Perencana Keuangan

Perencana keuangan Rista Zwestika CFP WMI memberikan panduan penting tentang prioritas pelunasan utang menggunakan dana Tunjangan Hari Raya (THR). Pahami cara mengelola Prioritas Pelunasan Utang THR Anda agar keuangan tetap sehat dan likuiditas terjaga.

konten ai
{{caption}}
Menaker Yassierli Tegaskan Kewajiban Pembayaran THR Keagamaan 2026 Tepat Waktu

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kepada seluruh pemberi kerja untuk menunaikan kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2026 secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, serta membuka posko aduan bagi pekerja.

bonus hari raya
{{caption}}
Rincian Tuntutan Jaksa KPK Terhadap 11 Terdakwa Kasus Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker, Ada yang 4,5 hingga 7 Tahun Penjara

Sebagai informasi, dua terdakwa adalah dari pihak swasta. Sisanya, berasal dari pihak penyelenggara negara di kementerian tersebut.

berita update
{{caption}}
PKSS Kolaborasi Pemerintah-Kampus Ciptakan SDM Berdaya Saing Nasional

PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) menggandeng Kemenaker dan perguruan tinggi untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing, menjawab tantangan industri modern dan kebutuhan pasar yang adaptif.

industri jasa
{{caption}}
Pemkab Serang Masifkan Sosialisasi Jalur Resmi Demi Perlindungan PMI Maksimal

Pemerintah Kabupaten Serang gencar sosialisasikan prosedur resmi menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk memberikan perlindungan PMI secara maksimal dan mencegah kasus non-prosedural yang berisiko tinggi.

disnakertrans serang
{{caption}}
Wamenaker Investigasi Gaji THR PT Hillcon yang Belum Dibayar di Morowali Utara

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor segera mengirimkan tim untuk menginvestigasi dugaan belum dibayarkannya gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja PT Hillcon Jaya Shakti, sebuah kasus yang mencuat di Morowali Utara dan melibatkan

bpjs ketenagakerjaan
{{caption}}
Pemerintah Fokus Wujudkan Mudik Ramah Anak untuk Lebaran 2026

Pemerintah Indonesia meningkatkan upaya untuk menciptakan pengalaman Mudik Ramah Anak pada Lebaran 2026, dengan fokus pada kenyamanan dan keselamatan anak-anak di berbagai fasilitas transportasi.

edukasi anak
{{caption}}
Presiden Prabowo Perintahkan Penyaluran THR Lebaran 2026 Tepat Waktu untuk ASN dan Pengemudi Daring

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Penyaluran THR Lebaran 2026 bagi ASN dan bonus khusus untuk pengemudi daring harus tepat waktu, wujud komitmen pemerintah pada kesejahteraan pekerja.

bonus transportasi daring