Merdeka.com - Langkah Pertamina mengajak perusahaan Overseas Oil and Gas LLC (OOG) dan COI dalam sebuah konsorsium pembangunan kilang di Bontang dinilai anggota Komisi VI DPR Nasyirul Falah Amru sebagai jawaban tepat. Falah menegaskan keputusan itu tak lain untuk memenuhi kebutuhan avtur dalam negeri dan solar yang akan di ekspor.

Overseas Oil and Gas LLC (OOG) merupakan perusahaan konsorsium yang kemudian menggandeng perusahaan trading Cosmo Oil International Pte Ltd (COI), yang merupakan trading arm dari Cosmo Energy Group, yakni perusahaan pengolahan minyak asal Jepang.

"Yang lebih menggembirakan lagi adalah langkah konkret pembangunan kilang di Indonesia adalah salah satu upaya kreatif pemerintah. Pertamina tidak mengeluarkan uangnya tapi mengajak perusahaan membentuk konsorsium," ungkap Falah.

"Yang tentunya, sudah melewati pengkajian yang panjang. Dan hal ini tentunya atas arahan menteri ESDM (Menteri Jonan) yang giat melakukan terobosan terobosan baru di bidang energi," kata politikus PDIP itu.

Diberitakan sebelumnya, dalam pengembangan awal proyek untuk pembangunan kilang baru atau Grass Root Refinery (GRR) Bontang, PT Pertamina (Persero) hanya mendapatkan 10 persen saham.

Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina, Gigih Prakoso, menjelaskan hal itu dikarenakan Pertamina tidak berkontribusi pada permodalan.

Nantinya segala pembiayaan akan ditanggung oleh perusahaan minyak asal Oman yakni Overseas Oil and Gas LLC (OOG) yang merupakan mitra Pertamina dalam mengembangkan kilang minyak di kawasan Kalimantan Timur itu.

"Kenapa kita 10 persen di awal? Ini dalam rangka mengurangi risiko. Bukan berarti kita tidak punya funding. Kita punya. Tapi untuk mengurangi risiko terhadap penyiapan project," ungkap Gigih, Selasa (30/1) lalu.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, lima besar realisasi investasi berdasarkan sektor usahanya. Antara lain, Listrik, Gas, dan Air (Rp 24,3 triliun), Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 22,6 triliun), Industri Makanan (Rp 17,4 triliun). Kemudian Pertambangan (Rp 16,4 triliun), dan Tanaman Pangan dan Perkebunan (Rp 14,5 triliun).