Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghentikan sementara pengerjaan proyek konstruksi layang atau elevated. Komite dan tim konsultan independen terdiri dari 70 orang ahli akan mengevaluasi agar tak ada lagi kasus kecelakaan konstruksi.
Ketua Komite Keselamatan Konstruksi (KKK), Syarif Burhanuddin, mengatakan untuk mempercepat proses evaluasi, kantor sekretariat KKK buka setiap hari, termasuk Sabtu dan Minggu.
Dia juga meminta semua kontraktor yang proyeknya dihentikan agar aktif memasukkan dokumen terkait proyek kepada KKK. Dokumen yang akan dievaluasi antara lain kontrak, RK3K (Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak), perencanaan, tenaga ahli dan tenaga terampil, alat berat dan operatornya, uji material dan peralatan dan standard operasi prosedur, metode kerja dan izin kerja.
"Lebih aktif sampaikan dokumen yang diminta oleh komite," ungkapnya di Jakarta, Kamis (22/2).
Jika dokumen yang diminta cepat disampaikan, maka proses evaluasi juga akan cepat dilakukan. Tujuannya agar proyek yang dihentikan dapat kembali berjalan, jika syarat-syarat telah dipenuhi.
"Evaluasi tidak dilakukan bersamaan. Tergantung pemilik proyek yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dan keluarnya rekomendasi," jelas dia.
"Kalau bisa cepat bawa kelengkapan bisa saja dilakukan approval dan selesai," kata dia.