50.000 importir dicabut izinnya

Merdeka.com - Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan menyatakan telah mencabut izin 50.000 perusahaan importir yang melanggar pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN).Hingga akhir tahun ini, Kementerian Keuangan berencana mencabut izin 200.000-300.000 importir.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengatakan, upaya ini untuk menekan angka kebocoran PPN. Semester I tahun ini penerimaan PPN tumbuh sekitar 33 persen.

"Kita (Kemenkeu) telah melakukan penegakkan hukum," ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (30/7).

Beberapa tindakan yang dilakukan pemerintah adalah melakukan penertiban operasional di kawasan berikat, melakukan registrasi ulang, dan lain-lain. Langkah-langkah tersebut sebagau bagian dari penertiban.

"Ini dampaknya luar biasa sehingga kebocoran PPN menurun," tuturnya.

Penerimaan dari PPN akan menutup kinerja pajak penghasilan (PPh) yang menurun, salah satunya dari sektor manufaktur dan pertambangan. Hal ini membuat pemerintah optimis target penerimaan negara dari sektor pajak dapat tercapai.

"Memang krisis global sudah ada dampaknya, mudah-mudahan ada PPh di sektor lain," ucapnya.