5 Fakta di balik rencana BBM satu harga dari Aceh sampai Papua

Merdeka.com - Wilayah Papua memang saat ini masih kekurangan infrastruktur. Hal ini yang jadi penyebab distribusi logistik menjadi terhambat. Salah satunya, distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tak merata. Bahkan, pembeli harus rela mengeluarkan kocek hingga lima kali lipat dari harga biasanya.

Harga bensin eceran yang dijual di daerah Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat saja mencapai Rp 30.000 per liter. "Tingginya harga bensin di Merdey Kabupaten Teluk Bintuni karena kesulitan transportasi menjangkau daerah itu," ujar salah seorang warga Merdey Omen Hamo Pimbai.

Dia mengatakan, pedagang setempat harus mengeluarkan biaya tinggi untuk sewa transportasi guna mengangkut barang sehingga wajar mereka menjual dengan harga yang tinggi. "Sewa kendaraan mengangkut barang ke Merdey Kabupaten Teluk Bintuni mencapai Rp 15 juta karena kondisi jalan yang tidak layak," kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah mengetahui tingginya harga BBM jenis Premium di Papua yang bisa mencapai Rp 100.000 per liter. Presiden Jokowi mendapat laporan langsung dari Gubernur Papua Lukas Enambe mengenai kondisi ini.

"Ada ketidakadilan di Jawa BBM Rp 6.450 atau Rp 7. 000 per liter. Di sini (Papua) kata pak gubernur ada yang Rp 70.000 di Wamena dan bahkan di daerah atas Rp 100.000 per liter. Saya tidak bisa seperti ini," ucap Presiden Jokowi saat meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan di Papua dan Papua Barat di Sentani, Jayapura.

Tercatat, ada sejumlah fakta di balik rencana Presiden Jokowi ini, apa saja? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Aturan BBM satu harga mulai berlaku 2017

Menteri ESDM, Ignasius Jonan menargetkan pemberlakuan kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Indonesia efektif mulai 2017."Pelaksanaan kebijakan ini akan efektif berjalan tahun depan setelah peraturannya selesai dibuat," kata Jonan dalam keterangannya di Jakarta.Menurut Jonan, arahan Presiden Joko Widodo untuk membuat satu harga BBM di seluruh Indonesia merupakan terobosan yang luar biasa. "Harga BBM dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote akan sama semua, sehingga saudara-saudara kita di seluruh Indonesia dapat menikmati harga BBM yang sama," katanya.

Dorong pembangunan SPBU di wilayah terpencil

Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tidak jawasentris atau terpusat di pulau Jawa. Sebab, pembangunan SPBU secara merata dinilai dapat menekan ongkos logistik ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau."Kalau bangun di Jawa saja atau daerah padat penduduk enggak fair. Kalau mau seluruh Indonesia dibangun," imbuh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Aturan BBM satu harga juga berlaku untuk SPBU asing

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan ingin pemberlakuan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga juga berlaku pada pengusaha BBM asing. Di Indonesia, terdapat sejumlah pengusaha BBM asing seperti Petronas, Total, hingga Shell.Hal ini juga sebagai bagian dari asas keadilan yang berusaha diwujudkan Presiden Joko Widodo. "Bukan Pertamina saja yang kena kebijakan itu. Semua juga dong," ujarnya di komplek Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta."Ya kan (kebijakan) ini tidak bisa diberlakukan hanya kepada Pertamina saja, tapi semua. Seperti Total, Shell, PT AKR Corporindo, dan Petronas wajib dikenakan, masa bisa Pertauran dibuat khusus untuk BUMN," tandasnya.

Wajibkan seluruh badan usaha BBM lakukan subsidi silang

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan berencana membuat kebijakan subsidi silang untuk semua penjual BBM di Tanah Air, termasuk swasta. Kebijakan ini dinilai perlu untuk mendukung keinginan Presiden Joko Widodo dalam menerapkan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di seluruh wilayah Indonesia.Subsidi silang merupakan kebijakan dalam perusahaan yang menawarkan subsidi internal untuk produk atau departemen tertentu yang ada dalam perusahaan yang dibiayai dengan keuntungan yang diperoleh dari produk atau departemen lain. Beleid ini sendiri rencananya akan diterapkan kepada PT Pertamina (Persero).Jonan mengatakan, pihaknya tidak ingin subsidi silang hanya berlaku kepada perusahaan plat merah. Nantinya, perusahaan swasta juga diwajibkan menerima kebijakan tersebut.

Pemerintah akan perbanyak bangun tangki

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan mengaku kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga bisa tercapai dengan memperbanyak pembangunan tangki. Sebagai permulaan, pembangunan akan difokuskan di Papua."Terutama di daerah-daerah yang sulit (distribusi), sekarang dibangun tangki-tangki itu agar supaya harganya tidak beda jauh. Pastilah tidak mungkin persis sama, tapi saya kira akan memberikan hal yang sama," ungkapnya.