2020, Pemerintah Beri Subsidi Pajak ke 2 Sektor Prioritas
Merdeka.com - Kementerian Keuangan memastikan ada dua sektor prioritas yang akan mendapatkan subsidi pajak di tahun 2020, yakni industri pengolahan dan investasi di energi terbarukan. Ini untuk mendukung peningkatan daya saing industri dan pemberian insentif sektor panas bumi dan obligasi pemerintah.
"Subsidi pajak itu bentuknya insentif, jadi pajaknya ditanggung pemerintah," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6).
Askolani menuturkan skema subsidi pajak merupakan bagian dari belanja perpajakan atau tax expenditure. Dia memastikan alokasi subsidi pajak tidak dominan dalam belanja perpajakan.
-
Apa yang Kemenko Perekonomian dorong untuk industri hijau? Dalam pengembangan industri hijau di Indonesia, pemerintah mendorong berbagai program seperti pemanfaatan EBTKE, penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan lain sebagainya.
-
Apa fokus Pertamina di bidang energi? Sebagai BUMN Energi nasional, Pertamina fokus menjawab 3 (tiga) isu strategis yakni Energy Security (ketahanan energi), Energy Affordability (keterjangkauan biaya energi), dan Environmental Sustainability (keberlanjutan lingkungan).
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian tingkatkan daya saing industri? 'Perjalanan transformasi industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produknya masih Panjang, sehingga sinergi yang sudah terjalin selama ini harus dilanjutkan dan diperkuat lagi,' jelas Menko Airlangga.
-
Apa yang dilakukan Pemprov Kaltim untuk mendukung kebijakan energi terbarukan? Dia kemudian meminta Perusda dapat mengoptimalkan peran, serta melakukan langkah-langkah nyata mendukung kebijakan pemerintah pusat.
-
Bagaimana Pertamina mengembangkan produk sekunder dari panas bumi? Beberapa produk sekunder yang sedang dikembangkan oleh Pertamina Geothermal Energy diantaranya green methanol, green hydrogen, dan ekstraksi silika,' jelas Julfi.
-
Apa target Pertamina dalam pengembangan energi panas bumi? Berdasarkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN tahun 2021-2030 dan dokumen hijau Pertamina Geothermal Energy, secara keseluruhan industri panas bumi Indonesia diperkirakan akan berkontribusi hingga 16 persen dari total target dekarbonisasi nasional di tahun 2030.
Sementara saat disinggung mengenai detail subsidi pajak yang digelontorkan tahun depan dirinya tidak mau membeberkan lebih jauh. Sebab hal tersebut menurut dia menjadi bagian integral dari nota keuangan yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo pada Agustus 2019.
"Subsidi pajak ini hanya sebagian kecil daripada subsidi pajak lainnya yang disampaikan pemerintah di nota keuangan, yang namanya tax expenditure," imbuhnya.
Dalam pemaparannya bersama dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Askolani menyebut insentif pajak tidak sendiri dalam kebijakan subsidi pemerintah. Kebijakan yang masuk dalam belanja subsidi non K/L ini juga diperuntukkan bagi 3 sektor lainnya.
Pertama, adalah subsidi pupuk melalui penyaluran kartu tani. Kedua, subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk transportasi umum dan penyediaan informasi publik. Ketiga, subsidi bunga kredit program. Adapun subsidi ini ditujukan bagi perluasan akses permodalan bagi UMKM dan subsidi bunga kredit perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
SKK Migas berjanji akan menyeimbangkan semua proses harga gas melalui evaluasi penerapan HGBT.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus menggalakkan penambahan wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK migas baru.
Baca SelengkapnyaNicke menguraikan alokasi belanja Perusahaan untuk menjawab strategi pertumbuhan ganda tersebut.
Baca SelengkapnyaPNBP panas bumi pada 2024 ditargetkan sebesar Rp2,1 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan terus memberikan subsidi untuk LPG 3 Kg, solar, minyak tanah, dan listrik, khususnya untuk rumah tangga miskin dan rentan.
Baca SelengkapnyaUntuk subsidi dan kompensasi energi disiapkan pagu sebesar Rp394,3 triliun, tumbuh 17,8 persen dari pagu 2024 yang sebesar Rp334,8 triliun
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang menyusun perubahan aturan untuk dapat mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan bermotor berbasis listrik.
Baca SelengkapnyaPemerintah Indonesia terus menciptakan berbagai instrumen keuangan untuk mendukung transisi energi.
Baca SelengkapnyaSelama kurang lebih dua dekade terakhir, industri hulu migas telah menjadi penyumbang kedua terbesar penerimaan negara setelah pajak.
Baca SelengkapnyaUsulan subsidi tarif listrik juga mengacu pada nilai tukar sebesar Rp15.300-Rp16.000 per USD.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaJokowi beberkan kesuksesan kebijakannya di bidang energi seperti ambil alih Freepot hingga bangun smelter di Tanah Air.
Baca Selengkapnya