7 Negara Ini Dianggap Gagal Pindahkan Ibu Kota, Ada yang Lokasinya Hingga Kini Sepi Penduduk

Pemindahan ibu kota negara merupakan proyek raksasa yang kompleks, membutuhkan perencanaan matang dan pelaksanaan yang cermat. Namun, sejarah mencatat beberapa negara yang menghadapi kesulitan bahkan kegagalan dalam upaya ini.

Keberhasilan suatu pemindahan ibu kota tidak hanya dilihat dari aspek administratif semata, tetapi juga dari dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan. Beberapa negara mungkin berhasil memindahkan pusat pemerintahan, namun gagal dalam merangsang pertumbuhan ekonomi atau integrasi sosial di ibu kota baru.

Lantas, negara mana saja yang dianggap dunia gagal memindahkan ibu kota itu? Melansir dari berbagai sumber, berikut ulasan selengkapnya.

Pemindahan ibu kota Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw pada tahun 2005 sering disebut sebagai contoh kegagalan. Naypyidaw, dirancang sebagai kota modern yang megah, justru menjadi kota yang sepi dan kurang berkembang. Infrastruktur yang dibangun memadai, namun minimnya jumlah penduduk membuat kota ini terasa kosong.

Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pemindahan. Ketiadaan partisipasi warga membuat Naypyidaw gagal menjadi pusat kehidupan yang dinamis.

Minimnya penghuni membuat banyak infrastruktur yang dibangun menjadi kurang termanfaatkan secara optimal. Hal ini menyebabkan pemborosan sumber daya dan anggaran negara.

Pemindahan ibu kota Australia dari Melbourne atau Sydney ke Canberra pada tahun 1927, meskipun berhasil secara administratif, tetap menuai kontroversi. Canberra berfungsi sebagai pusat pemerintahan, namun perkembangannya dianggap kurang pesat dibandingkan Melbourne dan Sydney.

Meskipun Canberra berhasil menjadi pusat pemerintahan, kota ini belum mampu menjadi pusat ekonomi dan sosial yang signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektifitas pemindahan ibu kota.

Perbandingan perkembangan Canberra dengan Melbourne dan Sydney menunjukkan adanya disparitas yang cukup signifikan. Hal ini menjadi bahan pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan IKN Nusantara.

Tanzania memindahkan ibu kotanya dari Dar es Salaam ke Dodoma pada tahun 1973. Namun, Dodoma hanya menjadi pusat pemerintahan administratif, sementara Dar es Salaam tetap menjadi pusat ekonomi dan populasi utama.

Pemindahan ibu kota ke Dodoma belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah tersebut. Dar es Salaam masih menjadi pusat kegiatan ekonomi utama di Tanzania.

Kegagalan memindahkan pusat ekonomi dan populasi ke Dodoma menjadi pelajaran penting. IKN Nusantara perlu memastikan agar mampu menarik investasi dan penduduk.

Kazakhstan memindahkan ibu kotanya dari Almaty ke Astana (kemudian berganti nama menjadi Nur-Sultan) pada tahun 1997. Astana dibangun menjadi kota modern yang futuristik, namun menghadapi tantangan dalam memindahkan populasi dan aktivitas ekonomi secara efektif.

Meskipun berhasil membangun kota modern, pemindahan ibu kota ke Astana belum sepenuhnya berhasil menarik penduduk dan kegiatan ekonomi secara signifikan.

Tantangan dalam memindahkan populasi dan aktivitas ekonomi menjadi pelajaran penting bagi IKN Nusantara. Perencanaan yang matang dan insentif yang tepat sangat diperlukan.

Malaysia tidak melakukan pemindahan ibu kota secara penuh, namun memindahkan sebagian fungsi pemerintahan ke Putrajaya. Namun, beberapa sumber menilai langkah ini kurang efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Putrajaya dirancang sebagai pusat pemerintahan modern, namun belum sepenuhnya mampu menggantikan peran Kuala Lumpur sebagai pusat ekonomi dan sosial. Sehingga, Putrajaya hingga saat ini masih menjadi lokasi yang relatif sepi dari penduduk.

Pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa pemindahan sebagian fungsi pemerintahan mungkin tidak cukup efektif. Perencanaan yang komprehensif sangat diperlukan.

Nigeria memindahkan ibu kotanya dari Lagos ke Abuja pada tahun 1991. Meskipun berhasil secara administratif, Lagos tetap menjadi pusat ekonomi utama negara tersebut.

Pemindahan ibu kota ke Abuja tidak mampu menggeser dominasi Lagos sebagai pusat ekonomi masyarakat di dalamnya. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan ekonomi yang terintegrasi.

Kegagalan memindahkan pusat ekonomi ke Abuja ini pun rasaya menjadi pelajaran penting bagi dunia. Bahwa sejatinya memindahkan ibu kota bukan pekerjaan yang relatif singkat.

Korea Selatan

Korea Selatan memindahkan sebagian fungsi pemerintahan dari Seoul ke Sejong pada tahun 2002. Namun, proyek ini dianggap gagal karena banyak pegawai pemerintah menolak relokasi, menyebabkan Sejong kurang berkembang dan tetap bergantung pada Seoul.

Keengganan pegawai pemerintah untuk pindah ke Sejong menunjukkan pentingnya keterlibatan dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.