3 Program Kemenkominfo belum dapatkan persetujuan DPR

Program-program tersebut akan dibahas Komisi I DPR untuk ditindak lanjuti setelah audit BPK keluar.

Dwi Andi Susanto
Oleh Dwi Andi Susanto - Reporter
3 Program Kemenkominfo belum dapatkan persetujuan DPR
Menkominfo Tifatul Sembiring © 2013 Merdeka.com

Tentunya menjadikan suatu daerah atau bahkan tingkat desa untuk lebih mengenal teknologi adalah suatu hal yang patut diacungi jempol. Namun tentunya, dibutuhkan dana yang besar untuk pengaplikasiannya.Untuk itu pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyerahkan draft program tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dipelajari dan mengucurkan dana operasionalnya.Sayangnya, seperti dikutip dari Antara (20/01), dari program-program yang diajukan, pihak Komisi I DPR RI belum menyetujui tiga program dari Kemenkominfo untuk tahun 2014 ini."Semua (anggaran Kemenkominfo) senilai Rp 3,6 triliun lalu dikurangi program Pusat Layanan Internet Kecamatan dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK dan MPLIK) sekitar Rp 420 miliar, maka itu total yang kami setujui," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta, Senin.Dia menjelaskan program pertama yaitu PLIK dan MPLIK anggarannya masih dibintangi sampai audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut dia program itu akan dibahas Komisi I DPR untuk ditindak lanjuti setelah audit BPK keluar.Dia mengatakan saat ini masih ada audit BPK dan DPR memberi kesempatan agar proses itu diselesaikan dahulu. Karena menurut dia, masalah apa saja agar dibedah oleh BPK."Apabila ada perbaikan menyeluruh baru berjalan," katanya.Kedua menurut dia, Komisi I DPR minta Kemenkominfo untuk mengkaji dan mengevaluasi program desa berdering dan desa pintar."Kami meminta pemerintah evaluasi program Desa Berdering dan Desa Pintar sebelum dievaluasi dan melanjutkan program selanjutnya," ujar Mahfudz.Program ketiga menurut dia, Komisi I DPR meminta Kominfo untuk menunda program digitalisasi hingga ada kejelasan dasar hukum. Namun menurut dia, untuk program televisi digital tetap berjalan.Selain itu menurut dia, dalam raker itu juga muncul pertanyaan dari anggota DPR mengenai penyatuan perusahaan XL dan Axis. Namun menurut dia karena waktu terbatas maka akan dibahas dalam raker pekan depan.Raker antara Komisi I DPR dengan Kemenkominfo berlangsung tertutup dan dipimpin Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq serta dihadiri Menkominfo Tifatul Sembiring beserta pejabat Kemenkominfo.

Rekomendasi