Merdeka.com - Rencana penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Font, Papan tombol, Transliterasi untuk aksara Jawa, Sunda, dan Bali kembali bergulir pada tahun ini.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) telah mengadakan rapat antarlembaga pada 14 Maret silam untuk membahas lebih lanjut mengenai penerapan aksara nusantara pada perangkat digital.

Selain Kominfo, rapat tersebut melibatkan perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) yang digelar secara daring.

Mulyadi, Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Kominfo RI, menjelaskan pihaknya menyambut baik proses digitalisasi aksara nusantara melalui penerapan SNI yang dilakukan. Pemberlakuan SNI tersebut diharapkan dapat mengenalkan kembali aksara nusantara secara bertahap kepada masyarakat melalui platform digital.

“Agenda rapat kali ini merupakan diseminasi kepada para vendor aplikasi dan perangkat informatika yang akan diadakan oleh Kementerian Perindustrian. Diharapkan ke depan dapat menyepakati linimasa penerapan aksara nusantara digital,” ujar Mulyadi dalam rilisnya, Rabu (23/3).

Rapat tersebut menyepakati untuk mewajibkan perangkat digital yang beredar di Indonesia agar bisa mengakomodasi aksara nusantara yang terstandar SNI masuk ke dalam perangkat digital. Upaya ini dimaksud agar aksara nusantara bisa setara dengan aksara luar yang lebih dulu hadir ke perangkat digital, seperti Arabic, Cyrilic, China, Hangeul, dan lain-lain.

“Kami akan membantu proses implementasi agar aksara nusantara bisa dijadikan sebagai bagian dari Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Kami sepakat bahwa aksara nusantara akan bisa masuk ke bagian TKDN, hanya saja masih diperlukan kajian skenario lebih lanjut, dengan melibatkan seluruh vendor perangkat digital yang ada. Harapan kami, setelah semua skenarionya berjalan, dapat dituangkan menjadi sebuah kebijakan pemerintah,” tambah Slamet Riyanto dari unsur Kementerian Perindustrian.

Dukungan serupa juga datang dari Kemenko PMK, karena penetapan SNI aksara nusantara merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait dalam program pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa, dan Aksara Daerah, serta sastra.

Program tersebut merupakan Kegiatan Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan pada RPJMN 2020-2024. Harapannya, ke depan pemanfaatan hasil digitalisasi aksara nusantara dapat difasilitasi penerapan TKDN dalam perangkat digital yang digunakan di Indonesia.

Dalam penerapan aksara nusantara, BSN menyediakan akses dokumen elektronika dua SNI tersebut di laman sispk.bsn.go.id dan terbuka diakses publik.

“Dokumen SNI 9047:2021 Fon (font) aksara nusantara disusun agar setiap karakter aksaranya dapat digunakan pada perangkat telepon seluler, tablet, dan komputer serta aplikasi sehingga tersedia acuan bagi penyedia perangkat lunak dalam menampilkan karakter aksara secara utuh dan benar. Dukungan standar ini dapat menjadi acuan. Kemudian dokumen selanjutnya, SNI 9048:2021 tentang tata letak papan tombol aksara nusantara menyediakan spesifikasi tata letak papan tombol aksara nusantara pada perangkat komputer atau laptop, dan ponsel dengan layar sentuh yang terdiri atas pembagian level dan tampilan tata letak tombol untuk setiap karakter aksara Nusantara,” jelas Mayastria, perwakilan BSN.