Wiranto Minta Masyarakat Kebal Isu
Wiranto Minta Masyarakat Kebal Isu. Hal ini menyikapi isu bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) seolah-olah berat sebelah. Sehingga membuat masyarakat tidak percaya dengan lembaga tersebut.
Wiranto Minta Masyarakat Kebal Isu. Hal ini menyikapi isu bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) seolah-olah berat sebelah. Sehingga membuat masyarakat tidak percaya dengan lembaga tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto mengklaim Indonesia merupakan negara teraman ke-9 di dunia bagi investor untuk menanamkan modal. Karena itu, para investor tak perlu ragu untuk menanamkan modalnya.
Menurutnya, tantangan sumpah prajurit lebih pas dipakai Wiranto.
Wiranto menantang capres Prabowo Subianto dan mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zein sumpah pocong untuk membuka siapa dalang kerusuhan 1998. Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono merespon bahwa sikap pendukung capres petahana Joko Widodo atau Jokowi sudah stres.
Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menyebut, sejumlah elite di Jakarta berencana membagi-bagikan uang dan sembako pada 17 April mendatang atau saat hari pencoblosan pemilu 2019. Menko Polhukam Wiranto meminta Prabowo menunjuk elite yang dimaksud.
Wiranto Tantang Kivlan Zein & Prabowo Sumpah Pocong Buktikan Dalang Kerusuhan 1998. "Saudara Kivlan Zein seringkali minta bantuan pada saya, temen-temen kesulitan keuangan dan sebagainya."
Wiranto mengakui, ada sejumlah pengusaha yang sudah merencanakan keluar dari Indonesia saat penyelenggaraan pemilu nantinya dan memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya.
Menko Polhukam Wiranto menjawab tudingan bahwa calon Presiden Petahana Joko Widodo adalah antek PKI. Dia mengatakan, saat itu Jokowi berusia lima tahun dan dirinya baru berusia 18 tahun saat masuk akademi militer.
"Tapi tidak mungkin menjajah lagi Indonesia katanya banyak tentara China disuruh datang ke Indonesia. Saya tanggung jawab menkopolhukam tidak mungkin tentara asing masuk ke Indonesia," kata Wiranto di hadapan Arus Baru Muslimah.
Menko Polhukam Wiranto mengibaratkan Indonesia sebagai bus raksasa yang dikendarai oleh Calon Presiden Petahana Joko Widodo. Menurut dia, selama Pemerintahan Jokowi bus tersebut sudah dipuji oleh negara lain, dari ekonomi yang stabil hingga keamanan yang dianggap sebagai paling aman nomor 9.
"Beliau waktu kecil pernah digusur di bantaran kali. Pernah jadi rakyat kecil. Pernah digusur rumahnya, tahu apa yang dipikirkan masyarakat. Tahu apa yang diprihatinkan masyarakat dia tahu," ungkap Wiranto.
Wiranto bercerita, saat ingin sekali melihat Presiden Pertama RI Soekarno yang ingin berpidato di Surabaya. Kebetulan, kata dia, gedung itu tidak jauh dari rumahnya. Lantaran tidak boleh masuk, Wiranto menaiki pohon cemara. Di situlah dia berdoa, agar bisa mendampingi Presiden.
Meski ledakan terjadi saat debat, Wiranto menilai, bukan suatu ancaman bagi keamanan penyelenggaraan Pilpres. Dia meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi terkait ledakan tersebut.
Wiranto menegaskan, Pemilu 2019 itu bukan ajang untuk kita saling membenci antara kontestan satu dengan lainnya. Dia pun meminta aparat menindak tegas pihak membuat suasana Pilpres menjadi panas.
Dengan begitu, dia mengharapkan, pemimpin yang terpilih dapat melanjutkan tugas dan keberhasilan dari pemerintah sebelumnya. "Apa yang kita lakukan akan membuat Indonesia menjadi negara yang terus maju, bukan negara yang mundur," tuturnya.
Beri Arahan Pimpinan Polri-TNI, Wiranto Optimis Pemilu 2019 Aman. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) juga sudah membuat indeks kerawanan Pemilu dari aspek penyelenggaraannya. Seperti soal daftar pemilih tetap (DPT) hingga persoalan logistik Pemilu yang belum beres.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta kepada pihak kepolisian agar segera menangkap pelaku teror di kediaman Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta semua pihak tidak menggunakan politik identitas saat berkampenye. Menurut dia, politik identitas dapat memecah belah persatuan Indonesia.