WIPO

Proposal Indonesia terkait tata kelola royalti digital di World Intellectual Property Organization (WIPO) mendapat sambutan positif dari berbagai negara, menandai langkah strategis dalam perlindungan hak ekonomi pencipta di era digital.

Menteri Ekraf resmi melantik 64 Penilai Kekayaan Intelektual untuk menentukan nilai karya, membuka jalan bagi pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar lebih mudah mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Pemerintah Indonesia menginisiasi langkah strategis dengan mendesak organisasi internasional menetapkan standar global untuk tata kelola royalti musik, demi memastikan transparansi dan akuntabilitas distribusi royalti digital yang adil bagi para kreator.

Indonesia menyerukan standardisasi global dalam tata kelola royalti musik dan lagu, mendorong transparansi dan akuntabilitas di tengah eksploitasi karya digital yang kian masif.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pentingnya keadilan distribusi royalti digital bagi kreator di forum ASEAN CMO Bali, menyoroti tantangan global dan inisiatif Indonesia untuk sistem yang lebih transparan.

Menkumham Supratman Andi Agtas menyoroti belum akuratnya sistem **Distribusi Royalti Digital** bagi kreator di tengah pesatnya digitalisasi, mendorong Indonesia menginisiasi langkah strategis global untuk keadilan.

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) meluncurkan program 'Creative by Indonesia' untuk memperluas Intellectual Property (IP) lokal ke pasar global, menargetkan ekspor ekraf hingga USD 27,85 miliar.

Indonesia mengusulkan pertemuan khusus antara ASEAN dan Jepang untuk mengatasi isu royalti musik digital serta peran kecerdasan buatan (AI) di platform digital, bertujuan mendorong keadilan ekonomi bagi para kreator.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengusulkan pertemuan khusus antara Jepang dan ASEAN untuk membahas isu krusial terkait royalti musik dan AI oleh platform global, demi keadilan ekonomi bagi pelaku industri kreatif.

Menkum Supratman Andi Agtas bertemu perwakilan China untuk ASEAN, mencari dukungan untuk inisiatif Indonesia terkait tata kelola royalti hak cipta digital global. Apa dampak pentingnya bagi ekonomi kreatif?

Kemenko Kumham Imipas menegaskan tata kelola royalti harus profesional, transparan, dan digital. Inisiatif Protokol Jakarta siap lahirkan standar global, benarkah akan lebih adil bagi pencipta?

Indonesia memperkenalkan Protokol Jakarta, sebuah inisiatif ambisius untuk memastikan keadilan royalti bagi para kreator dari platform digital global. Bagaimana langkah ini bisa mengubah lanskap industri kreatif?

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memperkenalkan gagasan Protokol Jakarta di forum ASEAN. Inisiatif ini bertujuan memastikan keadilan royalti dari platform global untuk kekayaan intelektual, sebuah langkah penting bagi para pencipta.