UU Tipikor

Polda Metro Jaya membuka opsi menjerat penyebar hoaks dengan UU Tipikor. Syaratnya terkait sumber dana konten. Ada pula peluang pasal UU PDP.

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim blak-blakan soal Nadiem Makarim Gaji Stafsus Pribadi hingga Rp20 juta per bulan, terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

MK mengubah redaksi Pasal 21 UU Tipikor melalui Putusan Nomor 71/PUU-XXIII/2025, yang berkaitan dengan perintangan proses hukum atau obstruction of justice.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Gus Alex, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024, memicu pertanyaan besar.

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka seiring tingginya biaya politik Pilkada yang memicu korupsi, menuntut kehadiran negara untuk mencegahnya.

Menurut ICW, hal itu tergambar dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan Transparency International.

Pakar hukum pidana UGM Muhammad Fatahillah Akbar menyerukan Mahkamah Konstitusi memperjelas tafsir Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Langkah ini krusial untuk mencegah kriminalisasi sekaligus menjaga efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Mengapa penafsi

Ahli Hukum Chandra Hamzah mengkritisi rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Lantas apa itu RUU Perampasan Aset dan sampai mana pembahasannya hingga kini serta mengapa tak kunjung diketok Parlemen?

Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto menilai penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor harus hati-hati.