UU Ormas

Menurut Bobby, cikal bakal premanisme adalah ormas, khususnya di sejumlah kota di Sumatera Utara.

Rifqi meminta agar ormas yang meresahkan dan melanggar hukum untuk segera dibubarkan.

Organisasi Kemasyarakatan (ormas) diingatkan agar memiliki visi misi yang tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ketentuan dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan juga harus ditaati.

Ahli hukum tata negara Refli Harun menilai, kegentingan memaksa yang menjadi alasan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sudah terpenuhi bagi Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK. Dia membandingkan dengan keputusan Jokowi yang dulu menerbitkan Perppu Ormas.

Kemendagri sebagai pihak yang mempunyai kewenangan menjelaskan, sampai sekarang FPI masih belum memproses perpanjangan izinnya. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Soedarmo, merinci mekanisme ormas apabila hendak memperpanjang izin.

Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah telah sepakat merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). UU tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2019.

Pemohon juga menyatakan tidak sependapat bila frasa 'yang bertentangan dengan Pancasila' kemudian dijadikan alat dengan penafsiran subjektif untuk membubarkan ormas yang berseberangan dengan pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna yang salah satu agendanya adalah pembacaan laporan program legislasi nasional (Prolegnas) 2018. Namun usai dibacakan, laporan itu dihujani oleh interupsi. Sebab, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak masuk dalam prolegnas 2018.

"Kalau penerjemahannya oleh pemerintah saja maka bisa membahayakan demokrasi ke depan. Kami masih mendalami namun prinsipnya panel ahli yang punya integritas dan kredibilitas dan memiliki jiwa kenegarawanan sehingga tidak terkooptasi kepentingan sesaat," ujar Romi.

Dalam pandangan SBY, paradigma Undang-Undang Ormas yang harus dianut adalah, ormas sebagai komponen bangsa, mitra negara atau pemerintah. Bermitra untuk menjalankan kehidupan bernegara yang baik, damai, serta bermanfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Dia menilai UU Ormas tak sesuai dengan sila keempat dan kelima.

Mahfud MD minta usulan revisi UU Ormas tak perlu didramatisir. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengambil contoh revisi UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota hasil dari perubahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014. UU tersebut, kata Mahfud, ditetapkan pada 12 Februari lalu direvisi pada 16 Maret 2015.

Wakil ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyebut partainya masih memiliki rekan koalisi yakni PKS dan PAN yang memiliki semangat sama menolak Perppu Ormas. Sikap PKS dan PAN itu bisa menjadi modal untuk membentuk koalisi di Pilkada hingga Pilpres.

Gerindra tak yakin UU Ormas bisa segera direvisi. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria pesimis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang baru disetujui menjadi undang-undang bisa direvisi pada 2017.

Demokrat akan berkomunikasi tidak hanya kepada fraksi yang menerima pengesahan UU Ormas dengan catatan revisi seperti PPP, dan PKB, tetapi juga dengan fraksi lain yang menolak seperti PAN, Gerindra dan PKS.

Menurutnya, poin-poin revisi dari UU Ormas perlu diperjelas. Salah satu pasal yang diajukan Demokrat dan PPP adalah mengembalikan peran pengadilan dalam membubarkan ormas. PKS mengamini pasal soal keterlibatan pengadilan tersebut.

Politisi PDIP ini mengungkapkan, saat ini ada lebih dari 300 ribu ormas yang ada di Indonesia. Untuk itu, sambung Tjahjo, dibutuhkan UU Ormas untuk mengaturnya.

Saat menyerahkan naskah akademis revisi UU Ormas, Ibas didampingi Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto dan Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Fandi Utomo.

Menurut Wapres JK, sikap itu tidak etis dilakukan partai pendukung pemerintah. Wapres juga sempat menyinggung keberadaan kader PAN di dalam kabinet. Meski begitu, Wapres JK tetap menghormati hak demokrasi PAN.

Kemendagri targetkan revisi UU Ormas sebelum Pilkada 2018. Terkait pembahasannya, Soedarmo belum bisa memastikan pada masa sidang ke berapa pembahasan revisi UU tersebut. Ia pun menyerahkan sepenuhnya pada DPR.