Penarikan utang tersebut telah dikurangi dengan pembiayaan non-utang sebesar Rp21,1 triliun.
Realisasi itu lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pembiayaan utang pada Januari tahun lalu, yang senilai Rp153,33 triliun atau 23,7 persen.
Menkeu Purbaya mengatakan, acuan utang suatu negara bahaya atau tidak bukan hanya dilihat dari besaran nominalnya saja.
Suminto memandang level rasio utang terhadap PDB itu masih dalam aman. Lebih kecil dari beberapa negara tetangga seperti Malaysia.
Thomas memaparkan, pasar domestik menunjukkan kinerja yang positif, utamanya pada surat berharga negara (SBN).
Posisi utang luar negeri pemerintah pada triwulan II-2025 sebesar USD210,1 miliar atau tumbuh sebesar 10,0 persen (yoy).
Pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung program-program prioritas yang bertujuan menjaga stabilitas serta momentum pertumbuhan ekonomi.
Fakta ini menurut Sri Mulyani menjadi indikator kuat stabilitas ekonomi nasional yang terjaga di tengah dinamika global.
Indonesia harus beralih ke sumber pembiayaan lain sebagai langkah diversifikasi.
Permasalahan lainnya ialah potensi melebarnya defisit APBN 2025 akibat terbatasnya penerimaan negara.
Per Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.
Kemenkeu mencatat, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kini sebesar 38,49 persen.
Dalam RAPBN 2025, terdapat struktur penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.
Realisasi pembiayaan utang mengalami pertumbuhan yang tinggi bila dibandingkan realisasi tahun lalu, yakni sebesar 36,6 persen.
Megawati berharap pemerintah punya rencana serius untuk mengurangi utang bernilai fantastis itu.
KPK menggelar OTT di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Sedikitnya tiga orang dikabarkan diamankan.
KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada malam hari, tepatnya Kamis (2/7/2026).
Olly menjelaskan bahwa posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tidak bergantung pada dukungan mayoritas DPR.
Siskeudes merupakan hasil kolaborasi Kemendagri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ribka menilai pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan.
