Undang-undang

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan **reformasi Polri** harus sejalan dengan **penguatan Kompolnas** sebagai lembaga pengawas eksternal yang independen dan efektif, mengingat dinamika kepercayaan publik dan tantangan penegakan hukum.

Anggota DPR RI Dapil Riau, Syahrul Aidi Maazat, menginisiasi Revisi UU Penanganan Fakir Miskin untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran dengan membedakan makna fakir dan miskin.

Pakar hukum tata negara dan kepemiluan menyoroti efisiensi metode omnibus dalam Revisi UU Pemilu, meski dihadapkan pada tantangan perubahan regulasi setiap lima tahun sekali.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra membeberkan gagasan kontroversial terkait Reformasi Polri, termasuk kemungkinan penempatan Polri di bawah kementerian. Bagaimana nasib struktur kepolisian?

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan KUHP Baru membatasi pelapor delik penghinaan Presiden dan lembaga negara, hanya pihak tertentu yang bisa mengajukan aduan.

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyoroti pentingnya perubahan paradigma penegakan hukum seiring berlakunya KUHP Baru, menandai kedaulatan hukum nasional dan keadilan restoratif.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mendesak pemerintah agar substansi Revisi UU HAM memperkuat lembaganya, bukan justru melemahkan kewenangan krusial dalam perlindungan HAM.

Badan Legislasi (Banleg) DPR RI akan menggelar pembahasan krusial terkait revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Kota Sabang, dengan usulan perpanjangan dana otsus Aceh tanpa batas waktu menjadi sorotan utama.

PT KAI Daop 1 Jakarta kembali mengingatkan masyarakat tentang sanksi pidana berat bagi pelaku pelemparan kereta api, yang bisa mencapai 15 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Apa saja bahayanya?

Komisi II DPR RI mengusulkan Revisi UU Pemilu kembali dibahas dengan metode kodifikasi hukum, menggabungkan beberapa UU terkait. Penasaran apa saja yang akan berubah?

Kemenkumham Babel harmonisasikan Ranperda RPJMD Bangka Barat 2025-2029. Apa pentingnya harmonisasi ini untuk pembangunan daerah dan kualitas regulasi?

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan motivasi dan apresiasi kepada personel Pengamanan DPR MPR. Apa saja pesan penting yang disampaikan untuk menjaga objek vital negara?

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin undang-undang dan hukum PBB, namun tindakan anarkis akan ditindak tegas. Simak selengkapnya!

Langkah ini akan mempercepat pembuatan undang-undang hingga 70%, tetapi para ahli memperingatkan adanya masalah 'keandalan' dengan kecerdasan buatan.