Tahukah Anda? Prabowo Tegaskan Kebebasan Berpendapat Dijamin UU & Hukum PBB, Anarkisme Ditolak Keras

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini menyampaikan pernyataan penting mengenai jaminan kebebasan berpendapat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah pertemuan bersama pimpinan DPR/MPR dan ketua umum partai politik di parlemen, bertempat di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara lugas menyatakan komitmen pemerintah dalam menjunjung tinggi hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi. Namun, ia juga memberikan penekanan kuat terhadap batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, khususnya terkait tindakan anarkis yang dapat merugikan masyarakat luas dan mengganggu ketertiban umum.

Sikap tegas ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyeimbangkan antara hak asasi manusia dan kewajiban menjaga stabilitas serta keamanan negara. Penegasan ini menjadi sorotan utama, mengingat pentingnya memahami bagaimana kebebasan berekspresi dapat dijalankan tanpa menimbulkan kekacauan.

Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jaminan kebebasan berpendapat di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat. Ia secara eksplisit merujuk pada United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19, yang merupakan instrumen hukum internasional tentang hak-hak sipil dan politik.

Selain itu, dasar hukum nasional yang menjadi pegangan adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kedua landasan ini menjadi payung hukum bagi setiap warga negara untuk menyuarakan aspirasinya secara bebas dan bertanggung jawab.

Pemerintah mengakui hak fundamental ini sebagai bagian integral dari demokrasi. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak dan harus dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku, demi kepentingan bersama dan perlindungan hak-hak individu lainnya.

Batasan dan Penindakan Anarkisme

Meskipun kebebasan berpendapat dijamin, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan cara damai dan tidak merusak ketertiban umum. Ia secara tegas menolak segala bentuk tindakan anarkis yang dapat membahayakan negara dan masyarakat.

Tindakan seperti destabilisasi negara, perusakan atau pembakaran fasilitas umum, hingga penjarahan rumah-rumah pribadi atau instansi publik, merupakan pelanggaran hukum berat. Presiden Prabowo menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir dan melindungi rakyatnya dari ancaman semacam itu.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menyoroti adanya indikasi tindakan di luar hukum yang berpotensi mengarah pada makar dan terorisme dalam beberapa demonstrasi. Oleh karena itu, ia memerintahkan Kepolisian dan TNI untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya. Penindakan ini ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perusakan fasilitas umum, penjarahan, atau gangguan terhadap sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sumber: AntaraNews