Tujuan Hukum

Hukum sendiri merupakan aturan yang mengikat dan berlaku untuk semua warga negara.

Norma hukum memiliki peranan yang signifikan dalam hubungan kehidupan kenegaraan maupun bermasyarakat. Dalam sistem norma hukum di Indonesia, norma-norma hukum yang berlaku berada dalam sistem yang berlapis, berjenjang, sekaligus berkelompok. Lantas, apa tujuan norma hukum tersebut? Ini ulasannya.

Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Rachmadi Usman dalam Jurnal Konstitusi memaparkan bahwa Mahkamah Konstitusi secara tegas memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk ikut bertanggung jawab.

sejumlah praktisi hukum berinisiatif meluncurkan aplikasi layanan bantuan bernama Jago Hukum. Aplikasi Jago Hukum bisa diunduh di iOS dan Google Play Store.

Sebelum memulai bisnis, penting bagi Anda untuk memilih jenis badan hukum usaha. Keputusan tersebut akan memiliki implikasi hukum dan keuangan yang penting bagi bisnis Anda kelak. Sehingga Anda tidak salah melangkah. Sekaligus mempertimbangkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Masyarakat yang mencari bantuan hukum harus menjelaskan dengan detail identitas hingga uraian permasalahan yang dihadapi dengan pemberi bantuan.

619 Organisasi bantuan hukum berkewajiban memberikan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi kepada masyarakat. Perkara litigasi diselesaikan melalui pengadilan, sementara perkara non-litigasi diselesaikan di luar pengadilan seperti negosiasi atau mediasi.

Di Indonesia, arbitrase juga sudah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi atau pengadilan.

Dalam praktik pencemaran lingkungan, Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki sebuah landasan undang-undang yang digunakan untuk menindaklanjuti kasus-kasus pencemaran lingkungan. Berikut ini adalah undang-undang pencemaran lingkungan republik Indonesia yang perlu Anda ketahui.

Hukum inilah yang menciptakan masyarakat yang lebih demokratis jika berhasil ditegakkan dengan baik dan benar. Di dunia ada beberapa jenis hukum yang berlaku bergantung ideologi yang dianut. Berikut merdeka.com merangkum jenis-jenis hukum yang berlaku beserta penjelasannya:

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati mengungkap data pelanggaran fair trial sepanjang tahun 2020 di Indonesia. Dia menyebut, kasus pelanggaran fair trial menurun dibanding 2019.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah ombudsman. Biasanya istilah tersebut muncul ketika masyarakat melaporkan dugaan adanya pelanggaran pelayanan publik. Meski sudah tidak asing lagi, ternyata masih banyak yang belum mengerti mengenai ombudsman beserta tugas dan fungsinya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, hukum bukan alat untuk mendapatkan kemenangan, tetapi alat untuk menjalin harmoni dan kebersamaan.

Program bantuan hukum secara pro bono bagi masyarakat melalui PBH Peradi, kata dia, harus terus meningkat dan lebih baik, bahkan menjadi program kerja yang harus digalakkan.

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015, Hamdan Zoelva mengkhawatirkan penegakan hukum di Indonesia. Ia melihat terjadi kecenderungan hukum digunakan untuk kepentingan penguasa. Hal semacam ini, menurut Hamdan Zoelva jauh dari konsep negara hukum.

Hukum pidana kerap diartikan sebagai ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan sanksi terhadap suatu pelanggaran. Biasanya, hukum pidana digunakan untuk menghukum seseorang yang berbuat kejahatan seperti merampok, pembunuhan, dan aksi kriminal lainnya.

Platform digital sektor hukum, Legalku, berbagi perspektif hukum kepada generasi milenial. Lewat program sosial Legalku Impact, Legalku bekerja sama dengan Madrasah Aliyah Citra Cendekia, Jakarta Selatan, menggelar diskusi daring dengan topik "Saatnya Milenial Mengerti Hukum".

Kurator benda seni biasanya bekerja di museum atau gedung kesenian. Namun, ada juga yang disebut sebagai kurator kepailitan. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kurator dan apa saja tugasnya?

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Di mana hukum menjadi keharusan dalam kehidupan bangsa dan negara karena adanya hukum dapat menciptakan ketertiban serta keadilan pada masyarakat.

Sebagai warga negara, mengetahui hukum dan mematuhinya merupakan suatu kewajiban yang harus selalu dijunjung tinggi. Hukum yang perlu diketahui setiap warga negara di antaranya adalah hukum pidana dan perdata.