Tes Keperawanan

Penghapusan tes keperawanan di TNI AD dituangkan dalam Juknis Nomor B/1372/VI/2021 tertanggal 14 Juni 2021 tentang Penyempurnaan Juknis Pemeriksaan Uji Badan TNI AD. Dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa.

Brigadir Jenderal Sri Rumiyati, polisi wanita dari Polri yang juga psikolog mengatakan perlu pernyataan hitam di atas putih terkait penghapusan tes selaput dara atau keperawanan yang digunakan untuk merekrut calon prajurit perempuan baik polisi maupun TNI.

Dia kemudian mempertanyakan korelasi tes keperawanan dengan kapasitas dan kualitas para calon prajurit. Bahkan ia sempat bertanya langsung kepada dua prajurit wanita tentang masih ada atau tidak tes keperawanan dilakukan.

Penjelasan lengkap Jenderal TNI Andika Perkasa perihal tes keperawanan wanita yang menikah dengan TNI AD.

Cerita Paulina Pandjaitan istri Jenderal TNI saat diminta tes keperawanan sebelum menikah.

Obat pengembali keperawanan ini disebut dimasukkan ke dalam area kewanitaan wanita tersebut. Efek yang muncul adalah ketika dilakukan penetrasi ke bagian kewanitaan wanita tersebut, maka akan keluar darah seakan-akan mereka masih perawan.

Dianggap tak ilmiah, organisasi dunia kecam tes keperawanan. World Congress of Gynecology and Obstetrics (FIGO) menyebut tes keperawanan sebagai pengujian yang tidak ilmiah dan termasuk bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Kebijakan di Afrika Selatan ini akan menjangkau 100 pelajar SMA dan mahasiswi. Namun aktivis perempuan memprotes

Menurutnya tes keperawanan salah satu instrumen untuk mendapatkan calon prajurit terbaik.

Hasanuddin menyebut aturan yang dibuat Panglima TNI itu tidak tepat.

Tes ini memasukkan dua jari ke dalam vagina dan anus.

"Saya terkejut ketika saya baru mengetahui bahwa dokter yang memeriksanya adalah laki-laki," ujar petugas militer wanita

Tes ini dianggap menyiksa, memalukan, menimbulkan trauma, dan melanggar hak semua wanita.

"Jika karena kecelakaan kita masih mempertimbangkan, tapi jika karena alasan lain, kita tidak bisa menerima" ujar Fuad

Wakil direktur Human Right Watch mengatakan rencana tersebut sebenarnya merupakan kekerasan terhadap perempuan.

"Keperawanan itu bisa jadi dia kena musibah, kecelakaan dan hal-hal yang lain, bukan seperti seks pranikah," kata Eko.

Soal tes keperawanan pernah beberapa kali menjadi isu nasional karena dijadikan syarat sebuah kelulusan.

MUI bahkan mendatangi DPRD untuk menyelesaikan wacana tersebut.

MUI mempertanyakan wacana tes keperawanan yang sudah meresahkan warga.

Nantinya, aturan tersebut akan tertuang dalam Perda Akhlakul Karimah.