tarif parkir naik

Gilbert mendukung rencana intervensi Pemprov, hanya saja situasi Jakarta tidak kondusif bagi masyarakat menggunakan transportasi umum akibat pandemi Covid-19.

Riza tidak membenarkan pertimbangan upaya kemacetan hanya dilakukan dengan cara menaikan tarif parkir.

Selain on street, Pemprov DKI juga berencana menyesuaikan tarif parkir off street.

Asosiasi Pengelola Parkir Indonesia (Aspeparindo) menilai, besaran potongan tersebut terlalu tinggi. Sebab, selain untuk membayar integrator, pendapatan pengelola sudah dipangkas 20 persen untuk membayar pajak.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya masih mengkaji berapa besar kenaikan tarif parkir tersebut. Namun wacana untuk menaikkan tarif parkir tersebut, rencananya akan dilakukan tahun ini.

Usai subsidi dicabut, PNS dikenakan tarif sebesar Rp 352 ribu setiap bulan untuk motor dan Rp 550.000 untuk mobil.

Sementara itu, guna mengurai kemacetan di Anies menyebut nantinya jalan-jalan nasional di Jakarta akan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.

Anies mengungkapkan, Pemprov DKI saat ini tengah menambah jumlah unit, meningkatkan kenyamanannya serta meningkatkan jangkauannya. Untuk itu, dia meminta PNS DKI memanfaatkan fasilitas transjakarta gratis melalui kartu pegawai.

Sigit menjelaskan, tarif parkir nantinya akan menyesuaikan zonasi. Sehingga tarif disatu wilayah belum tentu akan sama dengan kawasan lainnya.

Sigit mengungkapkan, uji coba kenaikan tarif akan dilakukan pertama kali di IRTI Monas. Alasannya karena pegawai Pemerintah Provinsi DKI pada umumnya memarkirkan kendaraannya di sana.

Kenaikan tarif parkir kendaraan roda dua dan empat berlaku untuk jam berikutnya.

Kenaikan tarif ini dilakukan sambil menunggu proyek Terminal Parkir Elektronik berjalan.