Suryadharma Ali Tersangka

Sidang lanjutan pengajuan PK Suryadharma Ali masuk tahap pembacaan kesimpulan. Dalam kesimpulannya, Suryadharma Ali meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari hukuman penjara.

Selain itu, Suryadharma selaku pemohon Peninjauan Kembali (PK), meminta agar Mahkamah Agung nantinya memutuskan agar memulihkan harkat dan martabat nama nama mantan Ketua Umum PPP tersebut. Termasuk meminta agar hak politik Suryadharma dikembalikan.

Terpidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dana operasional menteri, Suryadharma Ali belum terpikir akan kembali ke dunia politik setelah nanti ia lepas dari hukuman yang menjeratnya. Saat ini, mantan Ketua Umum PPP ini sedang menunggu putusan Mahkamah Agung atas kasusnya.

JK mengatakan apa yang disampaikan dalam persidangan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai dana operasional.

JK mengatakan PMK juga tidak bertentangan dengan UU Keuangan karena PMK dibuat langsung oleh Menteri Keuangan.

PPP menilai putusan itu tak sesuai dengan jasa SDA dalam perpolitikan.

Suryadharma takut bila mengajukan kasasi hukumannya justru ditambah berat oleh Mahkamah Agung.

Tahanan dilarang menggunakan ponsel saat waktu kunjungan pun penjenguk dilarang membawa ponsel ke dalam ruang kunjungan.

Pengajuan banding kali ini diharapkan bisa membuat Suryadharma Ali bisa bebas.

Walau biasanya setelah pelimpahan di Pengadilan Tinggi dihukum lebih berat.

Humphrey menegaskan kliennya tak sudi dibui meski hanya sehari.

SDA terbukti melakukan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013.

SDA menyindir proses peradilan yang menurutnya telah mengabaikan sejumlah fakta.

Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK sebesar 11 tahun penjara.

Rencana awal sidang bakal digelar pada pukul 13.00 WIB.

"Kalau berat kita banding kalau ringan kita terima," kata Djan.

"Kasus SDA sejak awal memang dipaksakan karena adanya kepentingan politis saat Pilpres," kata Humphrey.

SDA dianggap menyelewengkan pengelolaan haji dan merugikan uang negara mencapai Rp 27 miliar dan 17 juta riyal.

Program itu dia ungkap saat membacakan pledoi di hadapan hakim.

SDA mengaku sangat bersyukur diberikan amanah untuk menjabat menjadi Menteri Agama.