Sumarno

Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Tengah mulai berlaku, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menekankan Kinerja ASN WFH Jateng tidak boleh menurun demi menjaga pelayanan publik.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, memimpin Gerakan Resik-Resik Kantor bersama ASN, mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan mendukung program Jawa Tengah ASRI.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) meminta pemerintah daerah (pemda) serius memperhatikan tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) guna menggerakkan ekonomi kerakyatan dan menghindari kegagalan manajemen masa lalu.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik sebesar Rp17,6 miliar untuk perpustakaan pada tahun 2026, sebuah inisiatif penting untuk menguatkan literasi di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Pati kembali mengeluarkan Perpanjangan Status Darurat Bencana Pati untuk memastikan penanganan banjir dan tanah longsor berjalan optimal. Simak detailnya!

Bank Jateng membagikan dividen senilai Rp1,12 triliun kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jateng pada 2025, memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan.

Meskipun UU DKJ tidak lagi menyebut kekhususan, mantan Ketua KPU DKI Sumarno mengusulkan jumlah kursi DPRD DKI tetap 106. Mengapa angka ini penting untuk representasi masyarakat Jakarta?

Jawa Tengah masih menghadapi tantangan serius dengan kekurangan 16.458 dokter. Cari tahu mengapa provinsi ini sangat membutuhkan tenaga medis dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya.