KPK baru menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johanes B Kotjo selaku pemilik Blackgold Naural Resources Limited sebagai tersangka. Eni diduga menerima suap sebesar Rp 4,8 miliar dari Johanes secara bertahap.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johanes B Kotjo selaku pemilik Blackgold Naural Resources Limited sebagai tersangka. Eni diduga menerima suap sebesar Rp 4,8 miliar dari Johanes secara bertahap.

Idrus yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Sekjen Golkar ini menyatakan diri kooperatif dengan proses hukum suap PLTU Riau-1. "Nanti setelah saya keluar, nanti saya akan bisa jelaskan apa-apanya," kata dia.

Sofyan sendiri tiba di Gedung KPK pukul 09.55 WIB. Dia tak banyak berkomentar, langsung masuk ke lobi Gedung KPK. Sofyan Basir sempat dicecar awak media perihal penunjukan langsung Blackgold sebagai perusahaan yang mengerjakan proyek senilai USD 900 ribu.

Dirut PJB dicecar soal kontrak kerja sama pengadaan listrik di PLTU Riau-1. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pemeriksaan terhadap Gunawan berkaitan dengan pengetahuannya tentang kontrak kerja sama pengadaan PLTU Riau-1.

Politikus Partai Golkar ini menolak menjelaskan perihal kasus suap yang menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka.

Febri mengatakan, Idrus Marham akan diperiksa pada Kamis 19 Juli 2018, sedangkan Sofyan Basir diperiksa pada Jumat 20 Juli 2018. Menurut Febri, lembaga antirasuah sudah mengirimkan surat pemanggilan kepada keduanya.

Ego melanjutkan, ‎jika proyek dijalankan dengan niat baik maka tidak akan terjadi permasalahan hukum, seperti yang terjadi pada PLTU Mulut Tambang Riau 1. Kementerian ESDM pun tidak ikut campur dalam pembangunan pembangkit tersebut, peran instansinya hanya dalam penetapan harga jual listrik dari pembangkit.

Dalam surat yang ditulis tangan sebanyak dua halaman itu, Eni menyampaikan, bahwa untuk PLTU Riau-1 2x300 mega watt (MW) yang merupakan bagian dari proyek 35 ribu (MW), baru di Riau-1 saja PLN menguasai saham sebesar 51 persen.

KPK telusuri proses awal proyek PLTU Riau-1 sampai duit suap mengucur. Menurut Febri, konsen KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti dugaan suap tersebut. Tentunya Kantor PLN digeledah lantaran terlibat kerjasama dengan proyek PLTU Riau-1.

KPK enggan merinci jumlah saksi yang nantinya akan dipanggil. Termasuk jadwal pemanggilan Dirut PLN Sofyan Basir dalam upaya pengungkapan perkara tersebut.

Penyegelan itu juga telah dibenarkan oleh Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam kasus suap PLTU Riau-1, KPK telah menetapkan dua tersangka masing-masing anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (EMS) dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.

Febri menceritakan, saat penggeledahan Sofyan sedang tidak ada di rumah. Namun, yang bersangkutan kemudian datang saat penggeledahan.

JK mengatakan penggeledahan merupakan kewenangan KPK. Namun, ia menyayangkan banyak yang menduga bahwa penggeledahan diartikan jika Sofyan Basyir diduga terlibat dalam kasus suap.

Rumah Dirut PLN digeledah KPK terkait kasus suap PLTU Riau-1. Menurut Febri, saat ini tim KPK masih berada di rumah pribadi Sofyan yang berada di kawasan Benhil, Jakarta Pusat. Penggeledahan dilakukan dalam rangka menemukan bukti yang terkait dengan perkara.