Kasus suap proyek PLTU Riau, Idrus Marham siap penuhi panggilan KPK
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Salah satunya dengan meminta keterangan dari Menteri Sosial, Idrus Marham.
Mendapat panggilan tersebut, Idrus memastikan hadir pada Kamis 19 Juli 2018 besok.
"Intinya saya datang. Meski ada rapat di DPR tapi saya tetap datang," kata Idrus di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/7/2018).
Idrus mengatakan dirinya akan hadir sesuai jadwal pemeriksaan yang telah disusun penyidik KPK.
"Kan sesuai dengan jadwalnya. Intinya saya datang lah," ucap Idrus.
Kendati demikian, politikus Partai Golkar ini menolak menjelaskan perihal kasus suap yang menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka.
"Jangan. Masa saya yang mengatakan," jelas Idrus.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa Menteri Sosial Idrus Marham dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Keduanya diperiksa penyidik KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.
"Setelah melakukan penggeledahan di 8 lokasi sejak Minggu dan Senin, 15 sampai 16 Juli 2018, besok Kamis dan Jumat direncanakan pemeriksaan saksi Idrus Marham dan Sofyan Basir," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (18/7).
Febri mengatakan, Idrus Marham akan diperiksa pada Kamis 19 Juli 2018, sedangkan Sofyan Basir diperiksa pada Jumat 20 Juli 2018. Menurut Febri, pihak lembaga antirasuah sudah mengirimkan surat pemanggilan kepada keduanya.
"Kami percaya para saksi akan memenuhi panggilan KPK. Para saksi ini dibutuhkan keterangannya tentang apa yang ia ketahui terkait perkara yang sedang kami proses ini," kata Febri.
Dalam kasus ini, KPK menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johanes B Kotjo selaku pemilik saham Blackgold Natural Recourses. Eni diduga menerim suap sebesar Rp 4,8 miliar dari Johanes.
Reporter: Hanz Salim
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaPolisi Balok Satu Tipu Teman SMA Janjikan Proyek Pengerasan Jalan, Kerugian Rp225 Juta
Ketua majelis hakim Budiman Sitorus menunda sidang pekan depan dengan agenda keterangan saksi
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaKPK Duga Keluarga Syahrul Yasin Limpo Ikut Tentukan Kontraktor Proyek di Kementan
KPK mengatakan, keluarga Syahrul Yasin Limpo diduga terlibat dalam menentukan kontraktor yang akan menggarap proyek di Kementan RI.
Baca SelengkapnyaEmil Dardak Tegaskan Pencalonan Gibran Tidak Terkait Putusan DKPP
Apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaKPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKepala Bappilu Demokrat Andi Arief Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi PPU di Samarinda dari Gedung KPK
Kasus tersebut bermula dari KPK mengembangkan kasus dugaan suap proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara yang menjerat Abdul Gafur Masud.
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun
aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca Selengkapnya