Suap DPRD Mojokerto

Dia sebelumnya pernah dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang juga menjerat Bupati Mojokerto Musata Kamal Pasa ini. KPK menduga Subhan dan Achmad Sumawi bersama-sama Direktur Operasi PT Protelindo memberi suap kepada Mustofa.

Enam pejabat Pemkab Mojokerto, Jawa Timur membenarkan dugaan praktik tindak pidana korupsi senilai Rp 4,4 miliar dari proyek tower telekomunikasi yang dilakukan bupati non-aktif, Mustofa Kamal Pasa (MKP).

Selain bos PT Tower Bersama itu, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Tower Bersama, Budianto Purwahjo, Division Head Finance and Treasury PT Tower Bersama, Alexandra Yota Dinarwanti. Kemudian, Operation Maintenance PT Protelindo, Handi Prabowo, dan Lutfhi Arief Muttaqin selaku ajudan Mustofa.

Saat ditanya terkait penahanannya, Mas'ud berharap proses hukum terhadapnya berjalan lancar dan berjanji akan kooperatif.

Kasus suap APBD, KPK periksa Wali Kota Mojokerto dan anggota DPRD. Masud tiba di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, pada pukul 09.30 WIB. Dia datang bersama anggota DPRD Mojokerto, Suliyat yang juga dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk Masud.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa di rumah tahanan (rutan) KPK. Dia ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 9 pejabat Pemkab Mojokerto, Jatim dan 3 orang konsultan pembangunan tower. Mereka diperiksa terkait dugaan kasus gratifikasi proses perizinan 15 tower pada tahun 2015 lalu.

Kendaraan mewah ini diduga hasil gratifikasi terkait proyek dan program yang dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto. Saat ini, kendaraan yang disita dititipkan di halaman Mapolsek Magersari, Polres Mojokerto Kota, di jalan Bypass Mojokerto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (24/4). Mereka datang sekitar pukul 11.00 WIB, dengan pengawalan dari petugas kepolisian.

Ketiganya terbukti secara sah menerima terbukti secara sah menerima suap dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto, Wiwiet Febrianto.

Ia kembali menampik adanya arahan pemberian suap terhadap DPRD terkait pembahasan APBD tersebut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Mojokerto Masud Yunus, sebagai tersangka kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 di Dinas PUPR Kota Mojokerto. Hingga saat ini KPK belum melakukan pemeriksaan maupun penggeledahan.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka namun Wali Kota Mojokerto Masud Yunus membantah terlibat kasus ini. Dia juga mengaku tidak pernah menjanjikan memberikan suap pada anggota DPRD Mojokerto.

Wali Kota Mojokerto, Jatim, Masud Yunus ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pembahasan perubahan APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2017.

Dia mengungkapkan, Masud Yunus diduga bersama-sama Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Mojokerto Wiwiet Febryanto memberikan sejumlah uang kepada anggota DPRD Kota Mojokerto.

Keempatnya yakni Ketua DPRD Mojokerto, Purnomo dan dua wakilnya, yakni Umar Faruq dan Abdullah Fanani, serta Kepala Dinas PU Mojokerto, Wiwiet Febryanto. Kasus ini berawal dari OTT yang dilakukan Satgas KPK di Mojokerto dan satgas memeriksa mereka secara intensif hingga penggeledahan dan penyitaan barang bukti.

KPK perpanjang masa penahanan tersangka proyek Politeknik Mojokerto. Sementara untuk tersangka WF, kata Febri, kepala dinas PU Mojokerto itu telah dilakukan pelimpahan berkas tahap dua sejak Kamis pekan lalu.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga orang tersangka untuk kasus korupsi dugaan suap terkait dengan pengalihan anggaran pada dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017. Tiga orang itu diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

3 Pimpinan ditahan KPK, kursi Wakil Ketua DPRD dibiarkan kosong. Seperti diketahui kasus dugaan suap pengalihan anggaran pembangunan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Kota Mojokerto, menyeret tiga pimpinan DPRD.

Usai diperiksa KPK, anggota DPRD Mojokerto diteror orang tak dikenal. Ancaman itu diterima anggota DPRD Kota Mojokerto dari Partai Gerindra, Edwin Endrapraja, usai menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK. SMS yang pertama tidak ditanggapi, namun yang kedua mengarah pada ancaman.