Sjamsul Nursalim

Ketua Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD mengatakan, Sjamsul Nursalim telah menyerahkan utang senilai Rp 150 miliar. Itu masih sebagian dari total utang milik pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) ini, yang secara keseluruhan memiliki jumlah utang Rp 517,72 miliar.

Terkait penyitaan, satgas BLBI telah menerima penyerahan tanah seluas 100 hektar yang terletak di Kabupaten Minahasa provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian dari pelunasan kewajiban debitur PT Lucky Star Navigation Corp.

Menurut Ali, KPK meyakini perkara BLBI-BDNI dari awal sudah cukup bukti dan faktanya memang dakwaan Jaksa KPK terbukti menurut hukum pada tingkat PN (Pengadilan Negeri) dan banding di PT (Pengadilan Tinggi) Jakarta.

Penagihan tersebut kata Mahfud masuk dalam hal perdata bukan lagi pidana. Sebab pemerintah tak bisa menolak putusan MA yang meniadakan hukum pidana dari kasus BLBI.

Ghufron menyatakan, jika nantinya ditemukan bukti permulaan yang cukup dugaan korupsi dilakukan Sjamsul dan Itjih di luar perkara yang berkaitan dengan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT), maka pihaknya akan kembali mengusutnya.

Alasan penerbitan SP3 tersebut, menurut pimpinan KPK, adalah untuk memberikan kepastian hukum.

"Kalau ditanya keyakinan sebagai penyidik dan penuntut, itukan fakta dan keyakinan iya kan. Makanya untuk memenuhi hak-hak tersangka mulai dari Mei 2019 kita sudah memberitahu terkait proses penyidikan yang dimulai dari Singapura waktu itu," terangnya.

KPK akan mengurus pencabutan DPO terhadap Sjamsul dan istrinya. Fikri bilang, ada mekanisme administrasi yang harus diselesaikan.

ICW menilai, dengan pengajuan gugatan secara perdata, setidaknya negara menerima pengembalian kerugian keuangan atas tindakan penerbitan SKL BLBI terhadap BDNI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menghentikan penyidikan kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya.

Febri mengatakan, lantaran Sjamsul dan Itjih kerap mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik, maka KPK meminta pihak kepolisian untuk menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) atas nama Sjamsul dan Itjih.

Dalam putusan kasasi terkait kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI dengan terdakwa Syafruddin, MA melepas mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu. MA menyebut perbuatan Syafruddin bukan ranah pidana.

Dia menjelaskan, dalam surat red notice tertanggal 6 September 2019 itu, KPK menjelaskan kepada Interpol mengenai perkara korupsi yang menjerat Sjamsul dan Itjih. Selain itu, dalam surat tersebut KPK juga meminta bantuan Interpol untuk turut memburu Sjamsul dan Itjih.

KPK Kerja Sama dengan CPIB Singapura Mengenai Status DPO Sjamsul Nursalim. Sjamsul dan Itjih ditetapkan sebagai buronan atau DPO setelah tak kunjung datang saat diperiksa sebagai tersangka kasus penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memasukkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap dua tersangka kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim (SJN) dan istrinya Itjih Nursalim (ITN).