Sistem Proporsional Terbuka

Jubir Anies Baswedan Muhammad Nurkhoiron menyebut, bahwa hukum seharusnya memperkuat demokrasi termasuk untuk kepentingan publik.

Gubernur Jawa Barat ini menilai sistem proporsional terbuka membuat persaingan antar kandidat lebih adil.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan putusan MK mengokohkan konstitusionalitas sistem pemilu proporsional terbuka. Bahwa sistem ini tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945.

Politikus Gerinda Fadli Zon membantah Mahkamah Konstitusi (MK) pernah mengubah sistem Pemilu menjelang pemilihan 2009 lalu. Saat itu, MK bukan mengubah sistem, melainkan mengubah metode alokasi kursi.

Sistem pemilu proporsional tertutup memiliki kelebihan yaitu mudah mengawasi anggotanya di lembaga perwakilan. Selanjutnya, sistem coblos partai mendorong partai politik untuk melakukan kaderisasi dan pendidikan politik.

Putra pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, dengan sistem proporsional terbuka tersebut, memberi kesempatan bagi anak muda untuk bebas menentukan calon pemimpin yang akan dipilih.

Ahli Hukum Tata Negara, Denny Indrayana bersyukur atas putusan itu. Dia berharap, bocoran soal pemilu sistem proporsional tertutup tidak menjadi kenyataan.

Menurut AHY, putusan MK tersebut merupakan wujud dari keadilan yang berpihak pada kedewasaan demokrasi.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman mengatakan, ada catatan yang menguatkan mengapa pemilu diterapkan sistem proporsional terbuka.

PDI Perjuangan masih mendukung sistem proporsional tertutup atau coblos partai yang bisa menghasilkan anggota dewan sesuai kualifikasi. Tetapi, PDIP dengan sikap kenegarawanan menerima putusan MK.

Saldi baru memberikan tanggapan setelah MK selesai membacakan putusan terhadap UU Pemilu tentang sistem proporsional terbuka.

Anggota DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon menilai putusan itu menunjukkan MK masih konsisten terhadap yurisprudensi yang telah dibuatnya dalam mengatur sistem pelaksanaan Pemilu, baik pemilihan legislatif, maupun Presiden.

Cak Imin turut katakan jika pada akhirnya seluruh Calon Anggota Legislatif (Caleg) bisa terlepas dari perasaan was-was di tengah persiapan Pemilu mendatang.

Aboe menyebut putusan MK terkait UU Pemilu menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka atau coblos caleg sesuai dengan Konstitusi.

Sehingga, sistem pemilu tetap pada Sistem proporsional terbuka atau coblos caleg untuk Pemilu 2024.

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan, partainya tidak dalam posisi menunggu putusan MK terkait sistem pemilu. Sebab, dia menyebut pihaknya siap menjalankan apapun sistem pemilu.

Sidang putusan sistem pemilu di MK digelar pukul 09.30 WIB.