Siskeudes

Kejaksaan Tinggi Maluku aktif menggelar penyuluhan dan penerangan hukum di Ambon, perkuat pencegahan korupsi Dana Desa dan memastikan pengelolaan keuangan desa yang transparan serta akuntabel.

Perwakilan BPKP Kalimantan Barat mendesak Pemerintah Kabupaten Sanggau mempercepat digitalisasi keuangan desa. Langkah ini krusial untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta meningkatkan efektivitas pembangunan di Sanggau

Kejaksaan Agung gencar terapkan Aplikasi Jaga Desa untuk pengawasan keuangan desa. Bagaimana inovasi digital ini mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan desa?

Gubernur Banten Andra Soni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mendampingi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan program Jaga Desa guna memastikan pengawasan pembangunan dan keuangan desa berjalan efektif.

Kejaksaan Negeri Bantul serius menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan wewenang pamong Wonokromo yang berpotensi merugikan keuangan negara, memicu penyelidikan korupsi.

Kejaksaan Agung bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Bogor berkolaborasi memperkuat pengawasan dana desa untuk menekan potensi penyimpangan anggaran.