Sidang Setya Novanto

Setnov merupakan terpidana perkara korupsi e-KTP.

Mantan Ketua DPR Setya Novanto mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara korupsi KTP Elektronik. Sidang PK dimulai hari ini, Rabu (26/8). Novanto mengajukan PK karena memiliki bukti baru.

Sebelunya dikabarkan terpidana korupsi EKTP Setya Novanto sedang berada di Restoran Padang RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Koruptor yang mestinya berada di Lapas Sukamiskin justru berkeliaran di luar lapas.

Selain memeriksa Setya Novanto, penyidik juga memanggil dua terp‎idana lainnya mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto. Mereka juga akan diperiksa sebagai saksi atas tersangka Markus Nari.

Kuasa hukum mantan Ketua DPR Setya Novanto, Maqdir Ismail mempertimbangkan mengajukan upaya hukum akhir berupa Peninjauan Kembali (PK) atas korupsi proyek e-KTP yang menjerat kliennya. Dari kasus itu, Novanto divonis 15 tahun penjara denda Rp 500 juta atau subsider 3 bulan kurungan.

Seperti diketahui, Setya Novanto divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain vonis penjara, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga wajib mengembalikan kerugian negara sebesar USD 7.3 juta.

Setelah Novanto divonis, KPK tidak berhenti mengembangkan kasus megaproyek e-KTP yang telah menyeret sejumlah nama tersebut. Kasus tersebut dijanjikan akan diusung sampai tuntas.

Mantan kuasa hukum Setya Novanto itu menjelaskan dia bahkan sempat berdebat dengan para petugas yang menjaga ruang IGD lantaran banyaknya personel polisi lengkap dengan senjata.

"Di sana saya akan banyak belajar, banyak berdoa dan tentu bagi siapa-siapa saja yang menzalimi saya, dan biarlah saya sendiri yang dizalimi," kata Setnov.

Saat mendengar keterangan Novanto, Fredrich menuturkan pencabutan kuasa terpaksa dilakukan setelah menjalani proses penyidikan di KPK.

Sementara sejumlah nama yang tertuang dalam BAP Novanto adalah Fredrich Yunadi, Otto Hasibuan, Sandi Kurniawan, Yuda Pandu, Ahmad Rudyansyah, Ridwan, Deisti Astriani, Setya Lelono dan Idrus Marham.

Setya Novanto mengaku kenal Fredrich Yunadi usai menonton di bioskop. Pertemuan singkat itu kemudian berlanjut, baik di kediaman Fredrich atau di DPR. Diakui Novanto, pembahasan percakapan keduanya umumnya membahas seputar hukum.

Terdakwa kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP, Setya Novanto memutuskan tidak mengajukan banding atas vonis 15 tahun penjara yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor. Vonis diberikan setelah mantan Ketua DPR itu terbukti melakukan korupsi proyek e-KTP hingga merugikan negara Rp 2,3 triliun.

KPK tidak bakal banding vonis 15 tahun Setya Novanto. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memastikan pihaknya tidak akan mengajukan banding. Walaupun, kata dia, kesempatan itu masih terbuka lebar.

Terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto mengaku stres usai mendengar majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 15 tahun penjara. Saat ini Novanto tengah berunding dengan keluarga apakah akan mengajukan banding atau tidak.

Mantan wartawan Metro TV, Hilman Mattauch dihadirkan Jaksa Penuntut Umum pada KPK sebagai saksi pada sidang perintangan penyidikan korupsi proyek e-KTP atas terdakwa Fredrich Yunadi. Dalam sidang tersebut, Jaksa mengonfirmasi pertemuan Hilman dengan Setya Novanto di ruang kerjanya di DPR.

Sementara itu, pada persidangan sebelumnya dokter spesialis syaraf pada RSMPH, Nadia Hamedan mengatakan berdasarkan pemeriksaan subjektif terdapat cidera kepala pada Novanto. Pertimbangannya, mantan Ketua DPR itu mengeluh pusing, muntah-muntah.

Kapasitas untuk tahanan di Sukamiskin dinilai masih mencukupi. Sejauh ini belum ada informasi dan kepastian Setya Novanto akan dikirim ke Lapas Sukamiskin. Semua masih menunggu keputusan dari pengadilan dan jaksa.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti peran beberapa pihak yang disebut dalam amar putusan Setnov, menerima aliran dana e-KTP.

Novanto juga diwajibkan membayar uang pengganti USD 7,3 juta dikurangi Rp 5 miliar yang telah dikembalikan ke penyidik KPK.