Sehan Salim Landjar

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, kebijakan distribusi bansos melalui rekening langsung ke penerima cukup baik. Karena dengan demikian menghindari potensi korupsi.

Trubus menilai, seharusnya Pemda saat ini sangat leluasa untuk mengatur anggaran bila tujuannya menangani pandemi Covid-19. Pemda bisa menggunakan dana desa maupun APBD perubahan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat.

"Sejak saya jadi pimpinan komisi VIII (yang mengawasi Bansos), data adalah salah satu sumber masalah. Ketika kami sedang mengawasi pembagian bansos. Selalu banyak warga yang merasa lebih miskin tapi tidak terdaftar. Dulu RT dan RW tidak dilibatkan dalam pendataan warga miskin," jelas dia, ketika dihubungi merdeka.com.

"Saya mau tantang Mensos mari turun ke sini, ke kampung lihat itu rakyat. Jangan ngomong dari kantor," ucap Sehan saat dihubungi merdeka.com, Minggu (26/4) malam.

"Ada tiga orang ibu-ibu menangis datang ke rumah saya minta beras biar cuma 1 liter, ternyata dia tercatat di penerima BLT. Sudah mau puasa, kita sudah pembagian tiga hari tapi dia enggak boleh dapat karena harus nunggu BLT. Sekarang BLT-nya mana? Mana? Lama. Sementara rakyat kita kan kelaparan," kata Sehan.