RUU Satu Data Indonesia

PDIP menyoroti akurasi data bansos usai UU Satu Data disahkan. Fraksi meminta integrasi hingga level desa dan mekanisme koreksi warga. Ini rinciannya.

DPR sahkan UU Satu Data Indonesia, Data Dasar Nasional dikuasai negara.

Baleg DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU Satu Data Indonesia ke paripurna, Selasa (6/10/2026).

Baleg langsung menetapkan jadwal pembahasan, mekanisme kerja, dan membentuk panitia kerja (Panja).

RUU Satu Data Indonesia juga membagi kewenangan secara tegas antara pemerintah pusat, daerah, hingga desa atau kelurahan.

Menurut DPR, persoalan tersebut terlihat dari data warga yang tidak sinkron.

Pada hari Selasa, 21 Juli 2026, DPR mengesahkan RUU Satu Data Indonesia sebagai usul inisiatif dalam rapat paripurna.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen penuh mendukung penguatan tata kelola data nasional melalui penyusunan RUU Satu Data Indonesia, demi integrasi data yang akurat dan terpadu.

Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan RUU Satu Data Indonesia krusial untuk kedaulatan data nasional. Regulasi ini akan mengintegrasikan data pemerintah, menjadi fondasi kebijakan terpadu.