RUU Penanggulangan Bencana

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto mengatakan, RUU Penanggulangan Bencana sudah dibahas sejak tahun sidang 2020-2021 hingga 2021-2022. Namun, pembahasan cukup lama karena perbedaan pandangan terkait posisi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Yandri menjelaskan, pemerintah ingin penyebutan BNPB cukup melalui perpres. Namun bagi komisi VIII lembaga BNPB adalah krusial, maka harus diperkuat dengan RUU Penanggulangan Bencana. Sayangnya tidak ada titik temu.

Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana dihentikan karena selama dua tahun belum ada kemajuan. Sebabnya belum ada kesamaan pandangan antara Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah, yaitu Kementerian Sosial (Kemensos).

Usulan ini disampaikan Bukhori lantaran belum diperolehnya kesepakatan antara Komisi VIII DPR dan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sosial Risma terkait postur lembaga penyelenggara penanggulangan bencana.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mendorong cuaca ekstrem agar digolongkan sebagai bencana alam.

Keputusan memperpanjang pembahasan dua RUU tersebut sudah dibahas dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI pada 17 Juni 2021.

Menurut Risma, dalam RUU itu juga tidak menyebutkan nomenklatur lembaga penanggulangan bencana di daerah namun menggunakan nomenklatur perangkat daerah karena penataan Organisasi Perangkat Daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah dan kedudukannya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma mengusulkan supaya tragedi terorisme juga dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana yang tengah digodok Komisi VIII DPR RI.