RUU LLAJ

Komisi V DPR mulai bahas revisi UU LLAJ dengan 1.200 DIM. Target DPR dan pemerintah berbeda soal waktu rampung.

Penyerahan dilakukan dalam rapat Komisi V DPR bersama pemerintah sebagai tahap awal pembahasan materi.

Revisi aturan tersebut juga akan membahas transportasi berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengangkut penumpang maupun barang.

Pemerintah menyetujui Pasal 13A dalam RUU LLAJ untuk mengatur transportasi digital, termasuk ojol dan sewa khusus. Tarif serta kuota layanan turut dibahas.

DPR telah menyetujui RUU perubahan UU LLAJ sebagai inisiatif, dan pengaturan untuk ojol akan diatur secara terpisah.

Momentum ini menjadi penanda komitmen serius negara dalam menjadikan keselamatan berlalu lintas sebagai agenda besar kemanusiaan.