Rismon Sianipar

Rismon menegaskan, proses restorative justice (RJ) yang ditempuhnya murni inisiatif pribadi.

Menurut dia, materi yang dijadikan dasar laporan bukanlah pernyataan asli yang pernah ia sampaikan.

Pernyataan tersebut disampaikan kuasa hukum Rismon, Jahmada Girsang, saat hadir di Polda Metro Jaya, Rabu (15/4/2026).

Jusuf Kalla melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan bahwa dirinya menjadi pendana polemik ijazah Jokowi.

Polda Metro Jaya memastikan proses permohonan tersebut masih berjalan dan belum ada keputusan akhir yang diambil.

Menurut Roy Suryo, kuasa hukum maupun Rismon tak punya kewenangan untuk memberikan penilaian, biarkan penyidik yang memastikan.

Menurut JK, bantahan yang disampaikan Rismon hanya berfokus pada siapa pembuat konten, bukan membantah substansi isi tuduhan.

JK menilai tuduhan itu sebagai penghinaan yang mencederai martabat dan nama baiknya.

Selain Rismon, JK juga melaporkan dua akun media sosial yang dianggap merugikan dirinya.

Menurut Abdul, dalam pernyataannya Rismon bahkan menuding JK menyerahkan uang dalam jumlah besar kepada pihak tertentu.

"Ya tentu ya, saya pun minta maaf kepada publik gitu loh. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo," ujar Rismon.

Rismon terlihat masuk ke rumah Jokowi di Sumber, Solo.

Tersangka kasus dugaan penyebaran tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi, Rismon Sianipar, mengajukan restorative justice dan kini sedang diproses oleh penyidik.

Timnya sedang mengajukan sejumlah ahli untuk didengar keterangannya di tingkat penyidikan.

Soal syarat mediasi, Rismon meminta ada kejelasan agar tidak menjadi beban baru bagi para pihak.

Rismon Sianipar merasa heran dirinya ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi

Rismon mempertanyakan dasar penetapan tersangka itu. Apalagi, dia dituding mengedit atau memanipulasi dokumen digital.

Menurut Nuh, Rismon tidak memiliki keterikatan dengan komunitas profesional yang diakui.

Akademisi Rismon Hasiholan Sianipar selesai diperiksa penyelidik Polda Metro Jaya, dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7, Joko Widodo.